Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mendorong Pemprov DKI Jakarta mempercepat sertifikasi Green Building gedung-gedung pemerintahan. Tujuannya, meningkatkan peringkat Jakarta dari posisi 74 menjadi 50 besar kota global.
Menurut Manuara, sertifikasi tersebut bukan hanya menjadi simbol kota modern, namun bagian dari efisiensi energi dan penghematan anggaran. Termasuk indikator penting penilaian kota global.
Harapannya, seluruh gedung pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memenuhi kriteria tersebut.
Ia mengatakan, Green Building memerlukan asesmen oleh konsultan yang kompeten. Kriterianya harus jelas.
“Ada variabel penilaian. Mulai dari efisiensi energi, penggunaan air, efektivitas ruangan, hingga kenyamanan kerja,” ujar Manuara, beberapa hari lalu.
Manuara mengungkapkan, sertifikat Green Building memiliki beberapa tingkatan. Mulai dari Gold hingga yang tertinggi Platinum.
“Ini salah satu indikator menuju kota global. Minimal harus bisa gold,” ucap Manuara.
Untuk itu, Manuara mengusulkan agar Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta mempercepat pemenuhan standar Green Building.
Ia menegaskan, sertifikasi tersebut tidak harus mengubah desain Utama. Terutama jika gedung tersebut berstatus cagar budaya.
Bangunan tua pun bisa jadi Green Building. Sistem instalasi, tata air, tata listrik, hingga tata suara bisa dioptimalkan tanpa mengubah bentuk asli.
“Kalau itu tercapai, keren sekali gedung cagar budaya tapi ramah energi,” jelas Manuara.
Selain efisiensi energi, tambah Manuara, sertifikasi Green Building akan membantu menaikkan peringkat Jakarta dalam daftar kota global.
“Kalau mau naik peringkat, semua indikator harus jelas, dibreakdown, dan dibebankan ke SKPD terkait. Salah satunya, ya soal sertifikasi gedung pemerintah,” kata Manuara.
Bahkan, lanjut dia, konsep itu sejalan dengan program standarisasi pelayanan publik di seluruh wilayah Jakarta.
Dengan demikian, kualitas pelayanan dan fasilitas dari tingkat kelurahan hingga walikota tampak lebih sewarna dan seirama.
“Orang datang ke kantor lurah di Kebagusan atau Cipinang Utara, sambutannya sama, pelayanannya sama. Itu yang membentuk citra Jakarta sebagai kota layanan publik,” pungkas Manuara. (apn/df)