Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyepakati usulan DPRD DKI Jakarta untuk menata Kepulauan Seribu dan akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044.
Heru menjelaskan, salah satu upaya penataan yakni pembangunan transportasi air secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat Pulau Seribu. Harapan dia, konektivitas antarpulau dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.
“Peningkatan konektivitas antar pulau dan konektivitas dengan daratan Jakarta melalui perencanaan alur pelayaran serta penyediaan ruang untuk pengembangan pelabuhan di pesisir pantai utara Jakarta dan Kepulauan Seribu,” ujar Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/8).
Selain itu, ia juga akan mengupayakan penyediaan kebutuhan dasar air bersih, energi, telekomunikasi dan pangan melalui fleksibilitas pemanfaatan ruang laut.
“Diperlukan penyediaan sarana prasarana air bersih dan energi, alokasi ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, maupun budidaya serta alur jaringan transportasi logistik,” jelas Heru.
Selanjutnya, jelas dia, pemanfaatan ruang laut juga tak luput dari perhatian. Fasilitas pengembangam pariwisata akan dibangun.
“Pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas dan keberlanjutan lingkungan, serta pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkap Heru.
Pernyataan Heru merupakan jawaban Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat yang meminta Pemprov DKI segera meningkatkan pembangunan di Kepulauan Seribu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana berharap pembangunan sarana transportasi publik agar beroperasi lebih baik lagi. Tujuannya agar minat wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu dapat meningkat.
“Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa peningkatan konektivitas di dalam dan menuju kawasan pesisir, perairan dan Kepulauan Seribu perlu terus ditingkatkan dengan adanya transportasi publik yang beroperasi lebih baik,” kata Desie Christhyana dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Selasa (6/8). (DDJP/apn/gie)