Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah swasta gratis terus digodok.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian, uji coba sekolah swasta gratis sudah diterapkan di 40 sekolah.
Pelaksanaan itu seiring dengan pembahasan dasar hukum oleh Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta. Sehingga program tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan.
“Sekarang Pansus-nya juga masih berjalan,” ujar Justin, beberapa waktu lalu.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP)
Menurut dia, pelaksanaan Pendidikan gratis di sekolah swasta tidak bisa terus menerus menggunakan dana hibah tanpa dasar hukum.
Dia mengungkapkan, terdapat usulan anggota Komisi E agar penerima bantuan dibatasi setiap keluarga. Tujuannya agar lebih banyak keluarga yang bisa mendapatkan manfaat.
Selain itu, sambung politisi PSI itu, terdapat usulan agar orangtua siswa penerima bantuan sudah menetap dan memiliki KTP DKI Jakarta, minimal lima tahun.
“Karena kita harus menjaga kuantitas demi kualitas,” imbuh Justin.
Terkait teknis pembiayaan Program Sekolah Swasta Gratis, Justin menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan.
Namun, ia memastikan anggaran untuk program tersebut telah rampung. “Anggaranya siap dan ini kita pakai trial juga,” tambah dia.
Total anggaran ditaksir mencapai Rp2,3 triliun. Rinciannya, Rp1,6 triliun untuk sekolah swasta gratis dan Rp700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, Jakarta telah menjalankan proyek percontohan Program Sekolah Gratis di 40 sekolah swasta.
Proyek percontohan itu, diyakini Pramono, bisa mempercepat pelaksanaan pendidikan gratis di Jakarta yang telah diputuskan oleh MK.
Apalagi, Jakarta memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia dan kemandirian finansial untuk mewujudkan pendidikan gratis. (red)