Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti kenaikan anggaran pangan bersubsidi dalam Perubahan APBD 2025, sebelumnya Rp724 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
Kenaikan anggaran itu patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga DKI Jakarta.
Demikian disampaikan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, Senin (21/7).
Fraksi PSI menyampaikan, alokasi paket pangan bersubsidi di DKI Jakarta belum menjangkau seluruh kelompok penerima manfaat.
Kelompok dimaksud seperti penerima KJP, KLJ, KPDJ dan kelompok lainnya. Pasalnya dari total 970 ribu penerima, kuota paket hanya mampu mencukupi sepertiga dari jumlah tersebut, setiap bulan.
Akibatnya, terjadi penumpukan antrean untuk mendapatkan kuota pangan.
“Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, ketidakadilan, dan mengurangi efektivitas program yang seharusnya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan,” ujar Josephine.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi secara menyeluruh terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk program pangan bersubsidi.
Tujuannya, membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh. “Ke depan program pangan bersubsidi dapat diakses lebih merata dan tepat sasaran oleh seluruh warga yang membutuhkan,” pungkas Josehine.(apn/df)