Anggota Komisi C DKI DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan menyoroti kondisi Resto Apung Muara Angke yang berada di Jalan Pendaratan Ikan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Ia menyayangkan, salah satu aset Pemprov itu kini terbengkalai dan sudah tak diminati masyarakat. Akibatnya, berpengaruh terhadap pendapatan daerah dari retribusi tidak maksimal.
Oleh karena itu, Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI harus mengevaluasinya. Sehingga Resto Apung itu dapat dikelola dengan baik dan dapat menarik minat masyarakat.
“Restoran apung di Muara Angke sampai saat ini saya tau persis, dulu itu dikelola oleh Jakarta Asset Management Centre (JAMC). Lalu kisruhlah pengelolaannya. Lalu, pengelolaannya sekarang morat marit,” ujar Manuara di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8).
Ia meminta Pemprov DKI segera menjelaskan secara detail pengelolaan Resto Apung Muara Angke secepatnya. Supaya bisa dilakukan pembenahan.
“Bahkan sarana prasarana yang dulu kita sangat mati-matian memperjuangkan itu supaya ada peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan di sana, ternyata ada panel lah yang hilang, kabelnya hilang, saya mau tanya sesungguhnya pengelolaan restoran apung itu ada dalam kewenangan JAMC atau SKPD KPKP? Jangan dipimpong,” ungkap Manuara.
“Supaya kita tau bersikap dan itu gunanya ada fungsi pengawasan pengelolaan aset. Ketika saya mau makan disana, joroknya bukan main,” tambah Manuara.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengakui bahwa resto apung itu sedang dilanda konflik antara pemilik resto dengan pengelolanya. Hal itulah yang menyebabkan kinerja menurun.
“Dulunya, resto apung itu tercatat sebagai aset di UP3 Dinas KPKP. Kemudian pada saat itu dikerjasamakan karena ada beauty contes pengelolaannya. Cuma pada periode lalu, ada masalah antara pemiliknya dan pengelolanya,” ungkap Lusi. (DDJP/bad/gie)