Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang dinilai masih belum merata. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat kesulitan akses pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Selasa (22/7).
Karena itu, Agustina mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
Khususnya di 15 kelurahan yang belum punya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu. Tentu hal itu agar pemerataan fasilitas kesehatan cepat terwujud.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (DDJP/apn)
Di antaranya yaitu, Kelurahan Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Karet Semanggi, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Gondangdia, Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, dan Kebayoran Lama Selatan.
“Mudah-mudahan tahun ini selesai, dan tadi sudah disampaikan 2026,” ujar Agustina di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Belanja Operasi secara keseluruhan telah ditetapkan Rp10,4 triliun naik dari sebelumnya sebesar Rp9,8 triliun. Sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp542 miliar.
“Tadi saya sayangkan sebenarnya, ada beberapa penambahan anggaran. Tapi yang kita suarakan (Puskesmas) terus-menerus itu ada juga yang belum dilaksanakan,” tandas Agustina.
Dengan begitu, harap Agustina, pelayanan kesehatan masyarakat terwujud secara merata. “Jadi tidak minjem kanan-kiri, tidak pindah-pindah,” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyampaikan dari 267 kelurahan di DKI Jakarta terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas pembantu.
Dua kelurahan di antaranya sedang tahap pembangunan. Yakni Kelurahan Cipedak dan Gelodok.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati (tengah). (DDJP/apn)
Pastinya, sambung Ani, Puskesmas pembantu yang belum terbangun karena menunggu kepastian lahan.
“Ada yang menunggu proses pengalihan lahan, ada yang belum dapat lahan,” jelas Ani.
Meski ada kelurahan yang belum memiliki puskesmas pembantu, Ani memastikan akses masyarakat untuk pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.
Tentunya dengan menjangkau lokasi Puskesmas pembantu di kelurahan lainnya yang tidak terlalu jauh.
“Kita dorong ke puskesmas yang terdekat. Karena pada dasarnya di DKI Jakarta itu basenya setiap kelurahan ada,” pungkas Ani. (apn/df)