Pembangunan septic tank komunal masih dinilai masih belum berjalan secara maksimal. Padahal sebentar lagi DKI Jakarta akan beralih menjadi kota berskala global.
Demikian ditegaskan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin, menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) masih belum optimal membangun septic tank komunal.
Padahal, jelas Khoirudin, adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah cukup menjadi sebagai regulasi baku membangun septic tank komunal di masing-masing wilayah DKI Jakarta.
“Ini tugas SDA yang seharusnya lebih proaktif, sekarang kita mau menuju kota global,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (6/5).
“Sementara hal yang paling mendasar seperti kebersihan dan kesehatan akan menjadi indikatornya. Kalau ini nggak cepat dibenahi gimana caranya mau naikin ranking kota global,” tambah dia.
Lebih lanjut, sambung Khoirudin, apabila air limbah domestik tidak segera diatasi dapat menjadi ancaman untuk wilayah DKI Jakarta.
Sebab berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan rawan timbulnya berbagai penyakit akibat aktivitas buang air besar sembarangan (BABS).
Misalnya, lanjut Khoirudin, di Kecamatan Cilandak masih terdapat 11 RW yang belum memiliki septic tank komunal. Apalagi pembangunannya tidak berjalan secara merata dan maksimal.
Faktanya di lapangan, sambung Khoirudin anggaran sebesar Rp50 juga yang digelontorkan Dinas SDA untuk membangun septic tank komunal tidak sepenuhnya langsung terhubung masing-masing rumah. Masyarakat masih dibebankan untuk membeli pipa dikarenakan anggarannya tidak mencukupi.
“Nggak mungkin setengah-setengah gini, itu harus tuntas difasilitasi oleh pemerintah. Pemprov DKI sudah menganggarkan Rp1,34 triliun, malu lah kita kalau ini tidak selesai,” tegas Khoirudin.
Untuk itu, Khoirudin berharap agar Dinas SDA agar lebih bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan dasa masyarakat DKI Jakarta.
Sehingga di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2025 pembangunan septic tank komunal harus menjadi prioritas.
“Saya berharap RKPD tahun ini dimasukan semuanya, apalagi ada progresnya cita-cita gubernur ingin menaikan rangking kota global yang nantinya menjadi kesesuaian dengan kerja-kerja dinas yang lain,” tegas Khoirudin.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dinilai sukses merealisasikan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 44 kelurahan, Jakarta Pusat masuk dalam kategori kota sehat.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, salah satu program STBM yang baru saja diwujudkan adalah pembangunan tangki septik untuk 10 rumah warga RW 03 Kelurahan Cideng, Gambir.
Pembangunan tersebut merupakan hasil kolaborasi pihaknya dengan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Paljaya.
“Kami menggandeng beberapa Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu warga menyediakan tangki septik,” pungkas Arifin, Jumat (2/5).
Menurut Arifin, pihaknya akan terus membangun fasilitas serupa di kawasan pemukiman padat penduduk, demi mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. (apn/df)