Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memaksimalkan pelatihan kepada nelayan.
Prioritas pelatihan itu pada cara pengemasan dan pendistribusian hasil budidaya ikan.
Selama ini, menurut Nova, nelayan masih kesulitan menjual hasil budidaya ikan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)
Melalui edukasi cara pengemasan hingga pendistribusian dapat memudahkan nelayan untuk terjun di pasar.
Bila pengemasan ikan menarik, sambung politisi Partai NasDem itu, nilai jual di pasaran semakin tinggi.
“Saya menginginkan para nelayan ini juga diajarkan cara memasarkannya cara menpackagingnya,” ujar dia Nova usai Rapat Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta 2024.
“Jadi, hasil tangkapannya sudah ada packagingnya. Artinya bisa memasarkan lebih baik lagi,” tambah Nova.
Ia juga mengusulkan agar Dinas KPKP DKI Jakarta berkolaborasi dengan Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).
Dengan begitu, dapat mengembangkan usaha secara kreatif dan inovatif.
Selain itu, kata Nova, dapat membangun jaringan dalam lingkup berbasis kewirausahaan.
Termasuk, membantu promosi bisnis kepada jaringan yang lebih luas.
“Jadi mereka (usaha kecil) punya juga izin perusahaannya seperti itu,” jelas Nova.
Meski demikian, Nova mengapresiasi kinerja Dinas KPKP DKI Jakarta yang telah berhasil mengekspor ikan hingga 40 ribu ton dari Pelabuhan Muara Angke.
Keberhasilan itu merupakan pencapaian yang sangat baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nanti kita akan kunjungan ke sana karena ekspor ikan mencapai 40 ribu ton salah satu potensi PAD yang besar juga buat kita,” tutur dia.
“Kita melihat sudah maksimal atau enggak, artinya pembinaan buat nelayan,” imbuh Nova.
Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebegai Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan optimalisasi terhadap pelatihan terhadap nelayan.
Yakni terkait pengemasan dan pendistribusian hasil budidaya ikan. Khususnya terhadap nelayan yang bertempat tinggal di Kepulauan Seribu.
“Nah, bagi kami itu menjadi menarik dan itu akan menajdi atensi kita pada saat penyusunan pada tahun 2026,” kata Eli.
Selain itu, sambung Eli, pada 2025 Dinas KPKP DKI Jakarta tengah melakukan perubahan program nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya.
Hal itu sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi perikanan dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
“Jadi, pelatihan di antaranya adalah mereka bagaimana menjaga dan membesarkan ikannya untuk masa-masa periode tertentu,” ungkap Eli.
“Kemudian waktu memberikan makannya penyusunan ransum makanannya sampai pemeliharaan kesehatannya,” pungkas dia. (apn/df)