Pekan lalu, sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, aksi mogok kerja. Hal itu dipicu pernyataan pejabat lurah yang dinilai sarat penghinaan terhadap bawahannya.
Terkait persoalan itu, Anggota Komsi A (bidang pemerintahan dan aparatur) DPRD DKI Jakarta Jamaludin mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat menjaga prilaku positif. Terlebih lagi ketika menjalankan tugas sebagai pamong.
Pasalnya, lontaran pernyataan yang kurang sehat oleh pejabat bisa menimbulkan trauma dalam jangka waktu panjang.
Anggota Komsi A DPRD DKI Jakarta Jamaludin. (dok.DDJP)
“Saya minta ke depannya, dia (lurah) harus mawas diri sebagai seorang pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Lurah ini kan panutan dalam satu kelurahannya. Harusnya dia bisa memberi contoh yang baik,” ujar Jamaludin di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27).
Selain itu, sambung Jamal, seluruh pejabat Pemprov DKI, khususnya lurah juga dapat secara cermat dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, tidak berdampak negatif di kemudian hari.
“Para pejabat di level lurah ini harus berusaha mawas diri dan bijaklah dalam berkata-kata, walau dalam kondisi marah sekali pun,” pungkas Jamaludin. (DDJP/apn/rul)