Program Bursa Lowongan Kerja atau job fair yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai kalangan legislator belum mampu mengatasi persoalan pengangguran dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Anggota DPRD DKI Jakarta Syahroni menilai, Program Job Fair hanya bersifat seremonial tanpa indikator keberhasilan yang terukur.
“Apakah job fair telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka pengangguran?” tanya Syahroni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (21/6).
Karena itu, politisi PAN itu mendorong Pemprov DKI mempertimbangkan alternatif program lantaran job fair dinilai belum efektif.
Alternatif dimaksud yakni model link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Hal senada juga disampaikan Anggota Nur Afni Sajim. Menurut dia, Program Job Fair harus dievaluasi dengan berbasis hasil (outcome).
Termasuk dengan mengukur berapa persen peserta yang terserap ke dunia kerja.
Politisi Partai Demokrat itu memandang perlu optimalisasi aplikasi pendukung job fair untuk menghindari kendala teknis.
Selain itu, Nur Afni menyarankan penguatan program melalui sejumlah terobosan.
“Mengusulkan program untuk memperkuat dampak job fair meliputi magang berjamin kerja, integrasi job fair dan pelatihan bersertifikat, dan pemberian insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja signifikan,” kata dia.
Terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar job fair untuk membantu warga mendapatkan pekerjaan.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Selasa-Rabu, 17–18 Juni 2025, di dua lokasi, yaitu Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Gedung Remaja Koja.
Plt. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Dani Sudrajat mengatakan, kegiatan itu melibatkan 38 perusahaan dengan lebih dari 2.000 lowongan kerja tersedia bagi masyarakat. (red)