Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan menyoroti viralnya anggapan Bursa Kerja atau Job Fair yang digelar hanya sebuah formalitas dan sarat akan nepotisme.
Menurut dia, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta harus membuktikan ketatnya pengawasan serta pemilihan perusahaan yang akan diikutsertakan.
“Pemerintah sebagai otoritas yang membuat regulator, harus mengawasi dan menjembatani pihak penyedia kerja dan pencari kerja agar menjadi sarana yang efektif menyerap tenaga kerja,” ujar Ali, Rabu (4/6).
Salah satunya meminta laporan pertanggung jawaban kepada seluruh perusahaan yang ikut Job Fair.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan. (dok.DDJP)
Mulai dari jumlah kuota tersedia, jumlah pelamar, progres rekrutmen, dan jumlah pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya.
Politisi Partai Demokrat itu berharap, dengan begitu kepercayaan masyarakat akan program Job Fair dapat kembali.
“Kami berupaya menjembatani kembali kepercayaan publik terhadap Job Fair ditengah meningkatnya angka PHK,” ungkap Ali.
Ia juga telah memantau langsung Job Fair dan melihat fakta di lapangan. Sejumlah Human Resource Development (HRD) melakukan wawancara langsung dengan para pelamar.
“Faktanya di lapangan, saya soroti, terdapat HRD sejumlah perusahaan yang turut terlibat dan memang melakukan follow up kepada pelamar yang sudah meletakkan CV-nya langsung,” ucap Ali.
Di kesempatan yang sama, ia juga menegaskan, Program Job Fair yang digelar harus nyata. Bukan sekedar formalitas dan sarat nepotisme.
“Seluruh instansi mulai dari Disnaker hingga Kemenaker telah merespon dengan suara yang sama, Job Fair itu nyata adanya bukan fiktif untuk sekadar branding dan nepotisme,” tandas Ali. (gie/df)