Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menekankan, jemput bola akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting.
Sistem jemput bola itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga keuangan. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat kemudahan.
Hal itu disampaikan Wibi saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (27/8).
Menurut Wibi, UMKM di Jakarta memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. Sebagian besar bergerak di sektor perdagangan dengan perputaran uang cepat. Karena itu, kebijakan pembiayaan dan fasilitasi harus lebih agresif.
“Pesan kita terutama kepada Bank DKI (Bank Jakarta). Hari ini platform KUR untuk Jakarta senilai Rp1 triliun. Kita berharap ke depan Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih besar lagi, bisa sampai Rp2 triliun. Sehingga manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” ujar Wibi.
Ia juga mendorong agar layanan perbankan lebih dekat dengan aktivitas pelaku usaha. “Kepada Bank DKI, kita minta melengkapi unit cabangnya dengan layanan UMKM supaya bisa jemput bola di ekosistem usaha yang sudah ada. Contohnya di pasar, di pedagang, di pelaku pasar,” jelas Wibi.
Wibi menegaskan, pola usaha di Jakarta berbeda. Di daerah lain, cenderung berbasis produksi. Sedangkan di Jakarta, mayoritas pelaku usaha adalah pedagang.
Kondisi demikian membutuhkan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel dan masif. “Kalau daerah lain produsen, Jakarta ini trader. Banyak pedagang, misalnya toko kelontong. Perputarannya cepat, jadi seharusnya bisa lebih masif,” terang Wibi.
Senada dengan itu, Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menekankan, pembinaan terstruktur mengangkat kelas UMKM sangat penting.
“Kami ingin UMKM Jakarta bisa naik kelas dengan pendampingan yang komprehensif dan terintegrasi,” tutur Ratu.
Kemudian, Ratu juga memperkenalkan program 7 Langkah PAS sebagai panduan pengembangan UMKM.
Program itu mencakup pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, hingga permodalan.
Skema itu dirancang agar pelaku usaha mendapat alur pembinaan yang jelas dari tahap awal hingga berkembang menjadi usaha yang lebih mapan.
Dari sisi pemasaran, Pemprov DKI Jakarta melalui program Jakpreneur terus mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam berbagai ajang.
Program itu menghadirkan 600 kali pasar keliling tiap tahun agar produk UMKM bisa ditampilkan lebih luas. (all/df)