Ada temuan dilapangan warga DKI belum mempunyai e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya.
Hasil pelaksanaan reses ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Laporan Tim Penyusun Hasil Reses Ketiga Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, Kamis (31/12/2015). Reses dilaksanakan dari tanggal 7, 8, 10, 11, 14 dan 15 Desember 2015.
Dalam laporannya yang disampaikan oleh H. Bimo Hastoro dikatakan, bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kegiatan reses melalui perorangan maupun kelompok. Adapun bidangnya mencakup pemerintahan, perekonomian, perhubungan, pembangunan dan kesejahteraan sosial.
Untuk bidang pemerintahan ada beberapa poin penting yang menjadi catatan. Salah satunya berkaitan dengan pelayanan e-KTP. “Perlu ditambahkan mesin pencetak e-KTP agar pembuatan KTP dapat diselesaikan dalam satu hari”, tegasnya. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada warga masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut dikarenakan ada temuan dilapangan bahwa masih banyak warga DKI Jakarta yang belum mempunyai e-KTP serta dokumen kependudukan lainnya.
Selanjutnya, kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan agar secara rutin memeriksa hydrant dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) hingga tingkat RW. Disamping itu juga harus ada penambahan tenaga Balakar di setiap lingkungan RW untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dilingkungan tersebut.
Kemudian terkait dengan pembuatan sertifikat tanah khususnya melalui Program Nasional Agraria (PRONA), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPN Provinsi DKI Jakarta diharapkan agar dapat terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat sampai ketingkat Rt/RW, mengingat hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang masih belum tahu bagaimana cara membuatnya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami secara baik.
Mengenai bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial, masyarakat mengharapkan agar segera mengurangi genangan air dan mencegah terjadinya banjir. Dinas Tata Air dapat memperlebar dan melakukan normalisasi saluran air hingga aliran air dapat lancar sehubungan saat ini sudah memasuki musim penghujan.
Untuk sampah yang masih banyak penumpukan agar menambahkan tempat sampah dan gerobak sampah dari tingkat RW hingga RT.
Sementara itu untuk bidang kesejahteraan sosial, terkait dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada implementasinya masih terdapat siswa yang tidak mampu terutama sekolah swasta belum menerima sehingga perlu dievaluasi kembali. Sedangkan dalam penggunaan BPJS masih terdapat permasalahan, yaitu ada beberapa rumah sakit yang belum melayani pengobatan penyakit dalam.
Masyarakat juga sangat berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan perhatian kepada pekerja sosial seperti guru ngaji dan merbot masjid. Keberadaan mereka sangat membantu masyarakat dalam menjaga moril generasi muda.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi DPRD DKI Jakarta, H. Triwisaksana, dan dihadiri oleh Gubernur Basuki T. Purnama, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta undangan lainnya. (red/wa)