Keselamatan warga terdampak banjir adalah prioritas yang harus diutamakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Zahrina Nurbaiti, anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Zahrina, perlu kesiagaan bila banjir kiriman datang kembali melanda Jakarta. Persiapan tersebut dibutuhkan koordinasi lintas instansi agar penyelamatan terhadap warga dapat diutamakan.
Dengan begitu, BPBD beserta seluruh perangkat daerah bekerja secara maksimal dalam menangani banjir.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kurangnya kesiapsiagaan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utamdi gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/3).
Zahrina menekankan, perlu kesiapan BPBD menghadapi potensi banjir yang kerap melanda Jakarta. Khususnya dari luapan Kali Ciliwung.
Terlebih laporan BPBD DKI Jakarta, tercatat sebanyak 28 Rukun Tetangga (RT) di sembilan Kelurahan terendam banjir dari luapan Sungai Ciliwung pada Selasa (3/3/2024).
“BPBD harus memastikan beberapa langkah strategis sebagai bentuk mitigasi dan respons cepat terhadap bencana ini,” tegas dia.
Oleh karena itu, Zahrina meminta BPBD DKI Jakarta meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system).
Tujuannya agar warga yang berada di wilayah rawan banjir dapat segera mengantisipasi dan menyelamatkan diri.
“Kolaborasi dengan BMKG dan instansi terkait menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan real-time,” pinta dia.
Selain itu, Ia juga mendorong BPBD untuk memenuhi sarana dan prasarana evakuasi. Seperti perahu karet, logistik darurat, posko pengungsian, serta tenaga medis yang memadai.
“Harus segera disiagakan di wilayah yang terdampak. Terutama di 28 RT yang saat ini sudah tergenang,” jelas Zahrina.
Selanjutnya, ia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta agar memastikan pompa air dan pintu air di seluruh Jakarta berfungsi dengan optimal.
“Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi prioritas agar dampak dari luapan sungai dapat diminimalkan,” pinta Zahrina.
Ia juga mengimbau agar BPBD DKI Jakarta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga relawan di lapangan.
Hal tersebut untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan evakuasi berjalan lancar.
“BPBD juga perlu menggandeng organisasi sosial dan komunitas untuk memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, Ia menekankan agar Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung.
Sehingga daya tampung lebih optimal dan tidak mudah meluap saat hujan deras. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini,” pungkas dia. (apn/df)