Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan lahan seluas 7.558 meter persegi hasil pertukaran PT Nusantara Pasifik Investama dengan Pemprov DKI dijadikan pusat pelatihan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyampaikan, setelah melihat langsung kondisi dan kelayakan lahan tersebut cukup representatif untuk menggenjot keterampilan para pelaku usaha, khususnya warga sekitar Pulo Gebang yang notabene padat penduduk.
“Kalau sisi peruntukan, saya melihat sekitar sini banyak pemukiman, kalau dijadikan pusat kegiatan UMKM dalam rangka pembinaan jauh lebih bagus, karena bisa membuat lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan pendapatan,” ujarnya usai melakukan peninjauan lokasi di kawasan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (30/5).
Selain itu, Inggard juga menilai usulan ini sangat tepat sebab melihat banyaknya pedagang kaki lima (PKL) disekitar Pulo Gebang yang belum terbina.
“Kalau saya berpikirnya untuk meningkatkan swadaya masyarakat, karena banyak pedagang-pedagang sekitar yang tidak terbina di trotoar, sehingga mereka perlu pembinaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Komisi A untuk meninjau lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama seluas 7.558 meter persegi di Jalan Rawa Kuning RT.001/07 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang rencananya akan ditukar dengan lahan milik Pemprov DKI seluas 1.617 meter persegi di Jalan Muria Dalam IA, I, II, III dan IV RT.002 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.
Salah satu hasil kunjungan itu juga Komisi A mengimbau agar Pemprov DKI mengkaji ulang taksiran nilai (appraisal) tanah yang akan ditukar. Pasalnya harga tanah yang dikeluarkan oleh PT Nusantara Pasifik Investama sudah lebih dari satu tahun, sehingga dikhawatirkan ada perubahan nilai tanah di Pulo Gebang maupun tanah milik Pemprov DKI.
“Langkah selanjutnya kita mencocokan antara harga tanah ini dengan harga tanah yang kita punya di Jalan Muria. Prinsip kita dalam rangka tukar guling ini, jangan sampai ada yang dirugikan,” terang Inggard.
Ia juga berharap nantinya tanah milik Pemprov yang akan ditukar bisa bermanfaat untuk masyarakat, mengingat nantinya lahan tersebut akan dijadikan tempat usaha.
“Prinsipnya kita ingin kota Jakarta tumbuh dengan pesat. Kita juga tidak menghambat PT Investama dalam rangka mengembangkan lapangan pekerjaan. Satu sisi mereka bisa menyerap tenaga kerja 25 ribu,” tandasnya. (DDJP/gie)