Kunjungi DPRD DKI, Puluhan Mahasiswa Pancasakti Tegal Dibekali Ilmu Politik 

October 8, 2019 6:08 pm

Sebanyak 50 mahasiswa beserta dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah mendapatkan pembekalan mengenai substansi organisasi dan sistem politik yang bergulir di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Edo Antoni, salah satu dosen pendamping mengatakan, kunjungan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan pembekalan progran Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa untuk memperkaya khazanah seputar tata pemerintahan yang berjalan di DKI Jakarta.

“Jadi tujuan kami kesini tak hanya sebatas silaturahmi, namun juga menimba ilmu DKI Jakrata memiliki otonomi khusus, itu juga memiliki otonomi khusus juga untuk mengelola dan menyerap aspirasi masyarakat. DKI Jakarta sebagai kota administratif juga tidak bisa sembarangan, ada kiat-kiat khususnya, itulah yang menjadi daya tarik,” ujarnya di Gedung DPRD DKI.

Edo menambahkan, setidaknya pemberian materi KKL tersebut juga menjadi pembahasan khusus pihaknya setelah wacana pemindahan status DKI Jakarta menuju Kabupaten Penajam Paser dan sebagai Kutai Kertanegara (Kukar) digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, peyesuaian tersebut akan menjadi hal-hal menarik untuk diperdalam bersama perwakilan DPRD DKI, seperti manajemen keuangan daerah, manajemen perkotaaan, manajemen program legislasi yang bersumber dari aspirasi agenda setting dan ditindaklanjuti dalam pembentukan kebijakan di wilayah administratif DKI Jakarta.

“Itulah kenapa yang menjadi daya tarik sebenarnya, kepana kita mengambil sasaran adalah DKI Jakarta untuk tempat kita KKL (Kuliah Kerja Lapangan),”ujarnya.

Setelah pertemuan tersebut, setidaknya perwakilan DPRD DKI telah menjelaskan secara komprehensif seluruh substansi yang dibahas, khususnya perihal fungsi dan tugas dewan sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Hal tersebut menjadi referensi tersendiri bagi dirinya sebagai dosen pengampu mata kuliah “Proses Legislasi” di Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah.

“Kita sudah dapat gambaran dari DPRD DKI Jakarta juga dapat informasi yang banyak bagaimana kita menata kelola, bagaimana perda itu dibuat dan bagaimana ada unsur pendekatan politik dan ekonomi. Termasuk bagaimana juga orang-orang kecil juga tetap menjadi sasaran utamanya, ini akan menjadi khazanah bagi mahasiswa saya,” terangnya.

Sedangkan, salah satu mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal Edi Fitro mengaku seluruh pembahasan yang dipaparkan keempat perwakilan dari lintas fraksi anggota DPRD DKI telah membuka pandangan soal pendidikan politik demokrasi dan tata kelola organisasi pemerintahan yang sehat dan berkualitas.

“Ini adalah suatu hal yang menarik, terutama dalam hal tata kelola yang diinisiasi dan kolaborasi antara DPRD sebagai legislasi dan eksekutif sebagai pemerintahan yang dipimpin Gubernur. Ini tentunya ada suatu tata kelola yang sangat dibutuhkan peran ekstra dari semuanya itu bisa memajukan daerah DKI yang notabene sebagai Ibukota,” ungkap Edi.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Mohammad Arifin mengapresiasi minat Universitas Pancasakti Tegal yang menjadikan DPRD dan DKI Jakarta sebagai obyek pelaksanaan KKL. Menurutnya, seluruh pembahasan yang diberikan dalam pembekalan materi KKL adalah sebuah pendidikan politik demokrasi yang sehat dan bermanfaat untuk dipublikasikan kepada khalayak umum.

“Ini adalah hal yang bagus sekali mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal berkunjung kesini (DPRD DKI), jadi mereka mendapatkan wawasan baru bagaimana peran DPRD DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta ini kan daerah khusus ibukota sebelum nanti dipindahkan,”katanya.

Dengan demikian, Arifin yang mewakili pimpinan DPRD DKI berharap agar seluruh pembahasan substansi tersebut dapat memperkaya referensi dan pengetahuan ilmu pemerintahan dan politik bagi mahasiswa. Setidaknya, melahirkan pesan positif yang bermanfaat bagi mahasiswa sebagai agen perubahan demokrasi.

“Jadi kita (DPRD) harus bagaimana mensupport demokrasi kita ini berjalan efektif, karena itu juga harus  punya pandangan yang positif terhadap anggota DPRD, terhadap partai partai politik dan masyarakat  teermasuk mahasiswa  perlu mengawasi (pemerintahan) ini,agar dewan bisa meningkat kinerjanya,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)