Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (15/1).
Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Roy Amran mengatakan, kunker tersebut dilakukan untuk mengetahui proses penyusunan dana alokasi khusus (DAK) untuk sektor infrastruktur di Pemprov DKI Jakarta.
“Karena di Probolinggo alokasi untuk infrastruktur hanya sekitar 15 persen dari APBD, karena kita masih bergantung dari anggaran Pemerintah Pusat,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.
Setelah melaksanakan kunker, Roy menyatakan akan mencoba menerapkan saran yang telah diberikan oleh DPRD DKI untuk mematangkan regulasi penyusunan DAK yang selama ini harus menunggu proses pencairan APBN.
“Karena memang aturan dana alokasi khusus yang terpusat ini harus ada tahapan-tahapannya, salah satunya progres pembangunan harus minimal 25 persen dan harus ada laporan pertanggungjawabannya,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Syarifuddin mengatakan, pengelolaan DAK di Pemprov DKI telah terprogram dengan baik dan telah dialokasikan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Artinya mitra kerja kita di masing-masing komisi sudah membahas, sudah merencanakan dengan pembahasan yang sudah ditetapkan menjadi target,” ujarnya.
Syarifudin menambahkan, sinergitas mitra kerja SKPD seyogyanya dibutuhkan agar dana yang dikelola pemerintah daerah dapat terserap optimal dan terasa di tengah masyarakat.
“Jadi untuk APBD kita sebesar Rp89,08 triliun akan terkelola dengan baik untuk warga, dan ditopang oleh BUMD di berbagai sektor usaha kita,” tandasnya (DDJP/alw/oki)