Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (1/10).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2020 yang saat ini mulai membahas draf Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) usulan Pemerintah Kota Kabupaten Banyuwangi.
“Karena prinsipnya siklus keuangan negara kan ada lima tahap, pertama perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, penanggungjawaban dan pemeriksaan. Kita sekarang sedang ditahap satu, makanya kita belajar dari DKI,” ujar Muhammad Ali Mahrus, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menilai, DKI Jakarta patut dijadikan barometer pengelolaan keuangan meningat total APBD yang mencapai Rp89,06 triliun di tahun 2019. Sementara, DPRD Banyuwangi merasa perlu menggenjot sektor pendapatan daerah untuk mengoptimalkan kuantitas total APBD tahun ini yang hanya sebesar Rp3,1 triliun.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyarankan agar DPRD Banyuwangi mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perpajakan dan retribusi daerah dapat menggunakan penagihan dengan online sistem. Mekanisme tersebut telah terbukti menekan angka kebocoran pendapatan daerah di lapangan, sehingga mampu mencapai target realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita sarankan agar PAD Kabupaten Banyuwangi lebih diketatkan, digenjot, salah satunya dengan menggunakan sistem online supaya tidak ada kebocoran pendapatan,” tandas Hasan. (DDJP/gie/oki)