Tingkat keterisian lahan pemakaman di DKI Jakarta sudah di atas 95% bahkan hampir menyentuh angka 100%. Komisi D DPRD DKI Jakarta menginginkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis pemakaman ini.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai upaya solutif perlu dilakukan mengingat lonjakan kasus kematian selaras dengan peningkatan jumlah kasus aktif positif Covid-19 sejak Juni 2021 lalu.
“Sekarang kita lihat tingkat rasio perhari lahan tidak mencukupi ,berarti kan kita harus mencari jalan keluar. Apalagi kemarin sempat melonjak yang meninggal sampai ratusan,” ujarnya, Senin (19/7).
Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta, ada total 82 TPU di ibu kota yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Total luas lahan seluruh TPU itu sekitar 6.070.955 meter persegi atau 1 persen dari luas wilayah Jakarta yang mencapai 662 kilometer persegi.
Dari 82 TPU itu, tingkat keterisian 68 TPU di antaranya sudah di atas 95 persen bahkan hampir 100 persen. TPU-TPU itu kemudian hanya dimungkinkan untuk melayani model pemakaman tumpang.
Sementara itu, berdasarkan data Pemprov DKI angka kematian tertinggi akibat Covid-19 di Ibukota pernah mencapai 196 jiwa pada Jumat (9/7) dan 181 jiwa pada Rabu (7/7) lalu.
Menanggapi situasi tersebut Nova menyatakan Komisi D akan mendukung terkait anggaran jika diperlukan untuk perluasan lahan pemakaman, dengan tujuan tidak ada lagi warga yang kesulitan atau antre pada proses penguburan jenazah.
“Tetap kita melihat kondisi keuangan daerah ya, kita dorong kok anggarannya. Tapi kalau memang masih kurang bisa gunakan BTT (Biaya Tak Terduga), nanti bisa dilakukan pembahasan,” ucapnya.
Nova juga mengimbau agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Dinas saling berkolaborasi secara maksimal dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.
“Saya juga meminta semua lini, semua Dinas bekerjasama saling bahu-membahu dalam penanganan pandemi ini,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)