Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman menegaskan, Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang dicanangkan pemerintah pusat bisa diikuti oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ia juga menyatakan, KKMP bukan sekadar proyek seremonial. Namun, strategi membangun kemandirian ekonomi warga dari Bawah.
Koperasi yang dibentuk, sambung politisi PKS itu, harus berbasis potensi lokal dan menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Jakarta tidak punya dana desa seperti wilayah lain. Maka, pembiayaan KKMP harus ditopang APBD secara terukur, diperkuat sinergi dengan Bank DKI,” ujar Ade di Jakarta, Minggu (25/5).
Dia mengatakan, potensi lokal sangat nyata di lapangan. Seperti dlam acara pembinaan UMKM di Balai Warga Ciganjur yang digelar oleh Sudin PPKUKM Jakarta Selatan.
Tercatat, 30 pelaku UMKM dari lima kelurahan aktif memproduksi makanan olahan, kerajinan tangan, hingga herbal lokal.
Koperasi kelurahan bisa menjadi agregator usaha, penghubung ke pasar, dan penyedia akses pembiayaan yang tidak membebani.
Ade juga menekankan, pelibatan aktif masyarakat dalam kepengurusan koperasi sangat penting. Bukan hanya sebagai anggota pasif.
“Minimal 50 persen pengurus koperasi harus berasal dari unsur masyarakat setempat. Ini penting agar koperasi betul-betul jadi milik warga, dikelola dengan semangat kekeluargaan, dan tidak elitis,” tutur dia.
Ade menilai, koperasi harus dikelola secara transparan dan professional. Lalu, didukung sistem digital yang memungkinkan warga memantau langsung aktivitas dan keuangannya.
“Koperasi yang tidak transparan akan kehilangan kepercayaan. Warga harus merasa memiliki dan mengawasi,” tambah dia.
Kini, Dinas PPUKM DKI Jakarta mencatat terdapat 2.373 koperasi yang terdaftar. Pemprov DKI telah memfasilitasi pembinaan koperasi, pendirian badan hukum, pelatihan pengelolaan, hingga digitalisasi sistem.
Hal ini menunjukkan daya dukung kelembagaan koperasi cukup memadai untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Kelurahan.
DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal dari sisi kebijakan dan anggaran. Dengan begitu, koperasi kelurahan menjadi sarana pemerataan ekonomi yang konkret, bukan sekadar alat kepentingan jangka pendek.
“Kami optimis KKMP akan menjadi solusi ekonomi lokal yang berdampak luas. Koperasi yang sehat dan profesional adalah kunci menggerakkan ekonomi bawah, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mengurangi kesenjangan sosial di Jakarta,” tambah dia.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramomo Anung mendukung program pemerintah pusat. Yaitu, membangun ekosistem koperasi yang sehat dan profesional melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program tersebut, kata Pramono, bertujuan mengentaskan kemiskinan struktural sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. (red)