Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/6).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang Muhammad Ula mengatakan, salah satu tujuan jajarannya mengunjungi DPRD DKI untuk mempelajari pengelolaan keuangan hasil sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA).
“Itu yang ingin kita konsultasikan terutama mengenai SiLPA yang sangat tinggi sekali dari Kota Malang,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ula menyampaikan, SiLPA yang dihasilkan Kota Malang di tahun 2018 mencapai 24% atau berkisar Rp530 miliar dari total APBD sebesar Rp2,2 triliun. Sisa anggaran tersebut banyak disumbang dari kegagalan pelaksanaan program di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Malang.
“Kami berharap mendapat pencerahan dari materi sebagai bahan pembahasan KUPA-PPAS tahun 2019, dan juga persiapan KUA-PPAS APBD tahun 2020,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Paripurna, Fraksi, dan Pansus Sekertariat DPRD DKI Jakarta Nurbaini menjelaskan, SiLPA memang selalui menjadi pembahasan penting di DPRD manapun.
DKI Jakarta sendiri, dikatakan Nurbaini mengalami SiLPA hingga Rp1,3 triliun dari APBD tahun 2018. Sebagian dari SiLPA tersebut dikuncurkan untuk mengembangan bisnis BUMD melalui mekanisme penyertaan modal daerah (PMD) sebagai penugasan pembangunan dari Pemprov DKI. (DDJP/nad/oki)