Konsultasikan Potensi BUMD, DPRD Papua Barat Kunjungi DPRD DKI

June 20, 2019 5:55 pm

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/6).

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Pieters Kondjol mengatakan salah satu tujuan kunker tersebut dilakukan untuk mengetahui ragam potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak perekonomian yang berjalan di DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan optimalisasi terhadap potensi pengelolaan BUMD yang saat ini berkembang di wilayahnya.

“Dari waktu ke waktu memang kami lagi benahi, secara APBD juga besar disana dan punya core bisnis tersendiri yang masih saat ini masih dikawal terus. Kami berharap kedepan core bisnis ini bisa berkembang lebih baik,” katanya di Gedung DPRD DKI.

Selain itu, Pieters mengatakan pengembangan BUMD yang dilakukan Pemprov DKI akan menjadi referensi tersendiri bagi kemajuan Provinsi Papua Barat sebagai wilayah pemekaran sejak 15 tahun terakhir.

“Jadi memang kita semangat sekali untuk pembangunan perusahaan daerah (BUMD), dan kedepan Papua Barat ada hal-hal yang bisa dibangun dari itu, maka kami harus belajar,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Wiwik Satriani menjelaskan, pelaksanaan manajemen bisnis BUMD DKI Jakarta sudah berjalan baik. Meski, terdapat pembatasan pemberian dana kepada BUMD melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk bidang-bidang tertentu.

Ia mengatakan hal tersebut dilakukan sesuai amanat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menciptakan manajemen bisnis secara mandiri terhadap BUMD dibawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi memang untuk BUMD sudah tidak banyak lagi dikasih, sudah mandiri bisa membiayai perusahaan sendiri,” terangnya.

Selain itu, Wiwik menjelaskan upaya kemandirian tersebut melahirkan BUMD yang sehat dalam pelaksanaan manajemen bisnis dapat berjalan optimal. Termasuk, pengerjaan proyek masing-masing bidang dapat berjalan optimal tanpa adanya ketergantungan dari perusahaan lain.

Dengan demikian, hal tersebut memberikan pemanfaataan infrastruktur dan kegiatan yang dijalankan BUMD Pemprov DKI dapat terasa kepada masyarakat Jakarta.

“Jadi pemerintahan sendiri menggunakan BUMD sendiri, tidak menggunakan perusahaan-perusahaan asing,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)