Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu, Riau melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (29/8).
Kunjungan tersebut dilaksanakan jajaran DPRD Rohul untuk mengkonsultasikan pengelolaan tenaga honorer yang saat ini berjumlah 13.000 orang dan dikelola langsung Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
“Tenaga honor di kami masih menjadi beban berat bagi APBD, di tengah kondisi dana bagi hasil minyak gas yang saat ini kurang bersahabat,” ujar Sofian HM Ali, Anggota Komisi II bidang perekonomian DPRD Rohul di gedung DPRD DKI Jakarta.
APBD Rohul, sambungnya, harus terbebani sebesar Rp100 miliar per tahun untuk menggaji sebanyak 13.000 tenaga honorer. Dengan beban tersebut, Pemkab dan DPRD memiliki wacana akan merumahkan sebanyak 9.000 tenaga honorer. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap akan mempertahankan tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Karena itu kita ingin mengetahui, apakah di DKI pengelolaan tenaga honorer ini masih ada, dan bagaimana mekanisme keberadaan tenaga honorer ini, apakah dibebani keuangan daerah atau pihak ketiga,” terang Sofian.
Di lokasi yang sama, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat DPRD DKI Jakarta Purwana Ansyori menjelaskan, DKI Jakarta hingga kini masih mengandalkan tenaga honorer. Bahkan, hingga kini ada kurang lebih ada sebanyak 100 ribu tenaga honorer yang dikelola langsung Pemprov DKI.
Ia menjelaskan, agar transparan dan akuntabel sistem pengganjian tenaga honorer di lingkungan Pemprov DKI dilaksanakan dengan swakelola di masing-masing unit kerja. Sebelumnya, seluruh tenaga honorer dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Jadi sejak zaman Gubernur Pak Ahok tidak boleh lagi ada kegiatan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Contoh cleaning service, tenaganya dikontrak langsung dengan kami di Sekretariat. Kita juga memberikan jaminan kesehatan,” tandasnya. (DDJP/nad/oki)