Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih menyoroti kondisi ekonomi Jakarta yang saat ini dihadapkan pada tantangan yang nyata.
Di antaranya, perlambatan pertumbuhan, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ketidakpastian yang tinggi akibat gejolak global maupun percepatan transformasi teknologi.
Dunia usaha dan industri semakin terdorong untuk menyederhanakan proses kerja melalui otomatisasi dan digitalisasi yang pada satu sisi memang meningkatkan efisiensi, tetapi di sisi lain meminggirkan peran manusia.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara serius dan sistematis menggencarkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak sebatas pada pendekatan normatif atau kegiatan seremonial belaka.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih. (dok.DDJP)
“Ini adalah bentuk disrupsi yang tidak dapat dihindari. Namun harus diantisipasi dengan langkah strategis yang memihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pekerja informal,” kata dia saat dihubungi, Selasa (3/6).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir lebih kuat sebagai fasilitator dan akselerator perubahan sosial-ekonomi.
Terutama bagi masyarakat yang paling terdampak dari tekanan ekonomi, seperti buruh ter-PHK, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pekerja informal.
Ia menilai, program pemberdayaan yang dijalankan harus disusun berdasarkan riset kebutuhan riil masyarakat, berbasis wilayah, dan terintegrasi lintas sektor.
“Indikator keberhasilannya tidak cukup hanya dengan jumlah pelatihan atau jumlah peserta, tetapi harus diukur dari keberlanjutan hasil dan peningkatan taraf hidup pasca intervensi program,” kata Fatih.
Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, Fatih mendorong Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta memberikan pembekalan kepada masyarakat yang dimulai dari pelatihan keterampilan teknis.
Pelatihan tersebut harus relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar baik dalam bidang produksi, jasa, maupun digital.
Selain pelatihan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus hadir dengan ekosistem pendampingan yang berkelanjutan.
Mulai dari fasilitasi perizinan, akses permodalan, pemasaran digital, hingga koneksi ke pasar lokal maupun nasional.
“Pendampingan ini bukan proyek jangka pendek, tetapi program yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat hanya dilatih untuk tahu, tetapi harus dilatih hingga bisa dan menghasilkan,” ujar dia.
Ia mendukung Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta menggencarkan pelatihan kewirausahaan yang dikemas dengan standar kualitas yang tinggi dan disesuaikan dengan tantangan masa kini.
Lebih dari sekadar keterampilan teknis, Fatih menilai yang tidak kalah penting ialah pembekalan mental, kemampuan adaptasi, ketahanan menghadapi kegagalan, etos kerja, serta integritas dalam berwirausaha.
Sebab, dalam dunia usaha bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga soal karakter dan daya juang.
“Maka pembinaan mentalitas kewirausahaan harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan,” tukas Fatih. (yla/df)