Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mengimbau, Pemprov merealisasikan seluruh program prioritas yang telah dirancang untuk Tahun Anggaran 2024.
Realisasi program tersebut tentunya bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa program prioritas dimaksud terkait dengan penanganan banjir, kesehatan, dan pendidikan.
“Ada beberapa yang mungkin mendesak, agar di Tahun 2024 yang selama ini tertunda harus segera diselesaikan,” ujar Misan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8).
Dengan begitu, harap dia, total rancangan perubahan APBD sebesar Rp85,47 triliun bisa terserap maksimal di akhir tahun.
Sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pelaksanaan program-program yang telah dirancang.
“Dari anggaran yang naik ini, bisa dialokasinan ke skala-skala prioritas untuk Pemerintah DKI Jakarta yang tentunya kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat,” harap Misan.
Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, beberapa program prioritas yang akan dikebut pada Tahun 2024 ini.
Antara lain, pembangunan atau merevitalisasi 16 Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) secara bertahap.
Hal itu sebagai upaya penanganan banjir di Jakarta sesuai dengan kebijakan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
“Melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir,” tutur Heru.
Selain itu. pihaknya berencana menambah daya tampungan air dan tangkapan limpasan air sungai. Caranya, bersinergi dengan pemerintah daerah penyangga.
Upaya penanggulangan banjir tersebut di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seperti sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah.
“Untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR,” ucap Heru.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra Bastian Simanjuntak menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2024.
Menurut Fraksi Gerindra, salah satu upaya penanganan banjir yang harus diprioritaskan yakni normalisasi Sungai Ciliwung.
Normalisasi Sungai Ciliwung yang dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat telah terlaksana sepanjang 16 kilometer.
“Sehingga masih tersisa 17 kilometer lagi, harus dipastikan terlaksana secara tuntas dengan proporsi anggaran yang lebih optimal,” kata Bastian.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan mendorong Pemprov terus membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga dalam program penanganan banjir.
“Fraksi Partai Demokrat meminta agar program penanganan banjir dapat direalisasikan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026,” tandas Ali. (DDJP/yla/gie)