Para legislator di DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 menunjukkan kesungguhan mengawal terwujudnya Program Sekolah Gratis, baik status negeri maupun swasta.
Pasalnya ara politisi di Kebon Sirih meyakini, Program Sekolah Gratis mampu menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.
Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, akan memperjuangkan kebutuhan anak Jakarta agar dapat menuntaskan sekolah selama 12 tahun.
Selain sekolah gratis, menurut dia, anak Jakarta juga membutuhkan penunjang lain yang perlu disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Selain sekolah gratis, anak-anak kita juga harus medapat hak yang wajar. Dari sisi kesejahteraan harus diperhatikan juga,” ujar Suhaimi, Jumat (30/8).
Karena itu, Suhaimi berharap, program sekolah swasta gratis tidak menghapus bantuan soial yang sudah berjalan selama ini, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sebab, masyarakat sudah sangat merasakan manfaat dari KJP. “Kalau sebagai wakil rakyat, tentu kita akan perjuangkan itu, apa yang sudah pernah diperoleh, jangan sampai tidak didapatkan lagi,” tutur Suhaimi.
Alasannya, sambung Suhaimi, pendidikan gratis harus dibarengi dengan pemenuhan gizi dan penunjang untuk sekolah.
Di antara kebutuhan penunjang anak yakni, seragam dan biaya transportasi. Terlebih bila orangtua siswa termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program yang sudah baik dirasakan masyarakat tidak boleh dihilangkan, justru harus lebih baik lagi,” ungkap Suhaimi.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan mulai mempersiapkan hitungan kebutuhan anggaran secara matang. Hal itu guna menyukseskan Program Sekolah Swasta Gratis, dan beberapa bantuan pendukung.
“Butuh didetailkan berapa biaya untuk sekolah gratis dan berapa biaya untuk bantuan sosial yang mensupport kesejahteraan masyarakat,” tandas Suhami.
“Kita perjuangkan di pembahasan APBD murni 2025,” tukas Suhaimi.
Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Yusuf mengimbau Pemprov DKI untuk membuat regulasi sebelum menerapkan program tersebut.
Tujuannya, mengantisipasi penyalahgunaan bantuan sekolah gratis. Sehingga program ini tepat sasaran dan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Yusuf khawatir, warga dari luar DKI ikut berbondong-bondong menyekolahkan anak. Kondisi demikian bisa berdampak bagi anak Jakarta, yakni kehabisan kuota.
“Jangan sampai kalau sudah sekolah gratis, masyarakat di luar DKI Jakarta menyekolahkan anaknya ke DKI Jakarta hanya untuk mendapatkan fasilitas itu,” tutur Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3).
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak berharap, Program Sekolah Swasta Gratis tak menghapus Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu.
Pasalnya, sebelum penandatanganan memorandum of understanding (MoU) sekolah swasta gratis pada 23 Agustus 2024, ada wacana program itu merupakan relokasi dari anggaran KJP.
“Kemungkinan besar akan dihapus. Tapi saya punya pandangan jangan dihapus. Saya pikir sekolah gratis adalah kebutuhan, tapi bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu itu harus juga kita pikirkan,” ujar Jhonny, Rabu (18/9).
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan membuat kajian untuk mengetahui apakah bantuan sosial KJP ini masih diperlukan warga Jakarta atau tidak.
“Kita harapkan Disdik membuat kajian tentang itu. Jangan langsung hapus saja,” tutur Jhonny.
Namun, kelanjutan program KJP perlu diimbangi dengan pengawasan dan data penerima manfaat harus diperketat. Sehingga bantuan sosial menjadi tepat sasaran.
“Dipilihlah orang-orang yang dinilai perlu mendapat itu (bantuan KJP -red),” ungkap Jhonny.
Bahkan tak menutup kemungkinan, anak yang bersekolah di swasta juga mendapatkan bantuan KJP jika memenuhi kriteria atau termasuk warga tidak mampu.
“Nanti kita lihat lagi kajiannya. Apakah sekolah swasta juga bisa di kasih KJP kalau betul-betul miskin? yang terpenting kalau saya, KJP jangan dihapus,” pungkas Jhonny.
Hal senada diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Fuadi Luthfi. Ia meminta Pemprov menggencarkan sosialisasi terkait Program Sekolah Swasta Gratis yang rencananya diterapkan mulai Tahun Ajaran 2025-2026.
Tujuan soaialisasi agar tak ada lagi orangtua yang khawatir terkait biaya menyekolahkan anak hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Adanya pendidikan gratis yang sudah menyentuh sampai di tingkat pendidikan swasta ini harus disosialisasikan secara maksimal agar masyarakat tahu dan mengerti,” ujar Fuadi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/9).
Selain itu, ia juga mengimbau Dinas Pendidikan menjaga mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan untuk para peserta didik.
“Jadi, guru harus didorong lebih profesional. Tenaga pengajar juga harus didorong secara lebih maksimal lagi. Meskipun gratis, tapi tidak mengurangi bobot dari pada pelayanan,” ungkap Fuadi.
Tak hanya itu, gedung-gedung sekolah juga perlu diperhatikan. Sehingga bukan semata-mata gratis, namun para peserta didik bisa merasakan keamanan dan kenyamanan saat berada di lingkungan sekolah.
“Kemudian sekolah dan gedung harus mulai ditata sebaik mungkin, dan harus memberikan rasa aman. Sehingga masyarakat betul-betul bisa rasakan manfaatnya,” tegas Fuadi.
Begitu pula dengan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029 Jupiter. Ia menyatakan, kesenjangan sosial di Jakarta masih sangat tinggi.
Karena itu, pendidikan gratis untuk masyarakat kurang mampu harus menjadi priorias. “Setiap tahun, masa PPDB banyak sekali masyarakat kurang mampu mengeluhkan sulitnya masuk ke sekolah negeri lantaran berbelit-belitnya persyaratan,” beber Jupiter.
Akibat persoalan tersebut, sambung Jupiter, banyak anak-anak kurang mampu tidak mendapatkan pendidikan itu gratis.
Ia juga mendorong kepada gubernur terpilih lewat Pilkada 2024, menggratiskan sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian, anak-anak kurang mampu dapat mengecap pendidikan secara layak.
“Dengan begitu ke depannya dapat mewujudkan Jakarta yang lebih adil, Jakarta yang sejahtera, dan Jakarta yang lebih berkarakter untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jakarta,” tambah dia.
Politisi lainnya yang juga konsen terhadap upaya mewujudkan Program Sekolah Gratis yakni Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi.
Menurut dia, Program Sekolah Gratis di negeri maupun swasta tidak menghapus program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada 2025.
Penegasan itu diungkapkan Hilda lantaran terdapat wacana penghapusan Program KJP karena mengalihan anggaran ke Program Sekolah Swasta Gratis yang dimulai pada Tahun Ajaran 2025. “Saya berharap, KJP bisa tetap diperjuangkan,” tutur Hilda di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/9).
Ia berharap, anak-anak Jakarta tetap bisa mengakses pelayanan pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya transportasi menuju sekolah, biaya seragam, dan kebutuhan penunjang sekolah lainnya.
Sebab bantuan yang dikeluarkan setiap bulan melalui KJP dinilai sangat bermanfaat bagi penerima. Dengan KJP, anak-anak Jakarta bisa mendapat gizi yang baik dari program pangan murah bersubsidi yang syarat utamanya adalah memiliki KJP.
“KJP saya harap tetap ada, supaya sekolah berjalan baik, mereka tidak perlu memikirkan untuk transport dan kebutuhan gizinya juga terpenuhi,” kata Hilda.
Dalam Program KJP, besaran dana yang diterima peserta didik berbeda setiap jenjang. Tingkat SD Negeri Rp250 ribu per bulan, sedangkan SD Swasta Rp250 ribu per bulan ditambah SPP Rp130 ribu per bulan.
SMP Negeri Rp300 ribu per bulan, sedangkan SMP Swasta Rp300 ribu per bulan ditambah SPP Rp170 ribu per bulan.
SMA Negeri atau Madrasah Alawiyah Rp420 ribu per bulan, sedangkan SMA Swasta Rp300 ribu per bulan ditambah SPP Rp290 ribu per bulan.
SMK Negeri Rp450 ribu per bulan, sedangkan SMK Swasta Rp300 ribu per bulan ditambah SPP Rp240 ribu per bulan.
Sementara setiap siswa pemegang KJP akan mendapatkan subsidi pangan murah. Seperti beras 5 kilogram yang dibanderol hanya Rp30 ribu, dan daging sapi seharga Rp35 ribu per kilogram.
Termasuk daging ayam seharga Rp8 ribu per kilogram, ikan kembung seharga Rp13 ribu per kilogram, telur ayam seharga Rp10 ribu per papan berisi 15 butir, dan susu UHT seharga Rp30 ribu per dus isi 24.
Begitu pula Anggota DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau. Ia mengapresiasi kebijakan yang diambil Pemprov DKI itu. Namun mengingatkan agar bantuan sosial penunjang lainnya tidak ditiadakan.
Maksudnya, mempertahankan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang sebagian besar telah diterima peserta didik di sekolah negeri.
“Bantuan sosial itu masih dibutuhkan, kalau sekolah gratis, maka yang menyangkut tentang sekolah harus dibantu juga,” ujar Bun Joi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/9).
Menurut dia, bantuan dana yang diterima para peserta didik dari KJP sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sekolah. Seperti untuk memenuhi biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.
“KJP tetap diperlukan, karena banyak orang yang tidak mampu. KJP bukan hanya untuk bayar sekolah, tetapi untuk menunjang kebutuhan sekolah, transportasi dan lainnya,” tutur Bun Joi.
Ia khawatir, tujuan utama program sekolah swasta gratis yakni tak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta tidak bisa tercapai. Sebab masih ada beban untuk biaya transportasi dan membeli perlengkapan penunjang sekolah.
“Kalau masih ada biaya yang perlu dikeluarkan dan mereka tak mampu, tetap saja akan ada yang putus sekolah,” ungkap Bun Joi.
Ia yakin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jakarta mampu mengakomodir bantuan sosial. Khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. “Saya yakin kita mampu dengan APBD yang kita punya,” tandas Bun Joi.
Sedangkan Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menyatakan siap mengawal proses atau tahapan program sekolah swasta gratis hingga terealisasi.
Apalagi, ia merupakan mantan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024. Sehingga, ia merasa masih punya tanggung jawab besar hingga program itu dirasakan warga Jakarta.
Menurut dia, salah satu penunjang agar program sekolah swasta gratis ini bisa segera terealisasi yakni membuat payung hukum sebagai dasar penerapan program ini.
“Insyaallah di tahun 2025, Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Pendidikan akan kita ubah, perbaiki dan akan kita revisi untuk sekolah swasta bisa gratis,” ujar Thamrin usai dilantik, Senin (26/8).
Ia berharap, program sekolah swasta gratis dapat menuntaskan segala macam persoalan di dunia pendidikan. Seperti sulitnya melakukan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dan tidak meratanya bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Sehingga urusan-urusan persoalan di masyarakat bisa tertangani sesegera mungkin dari hulu sampai hilir, semua bisa merata,” ungkap Thamrin.
Politisi Fraksi PKS itu berharap, sekolah swasta gratis menghapus ketimpangan sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan.
“Semoga kemaslahatan ini bisa dirasakan semua orang. Bukan win-win solutution tapi all win solution. Semua warga yang tinggal di bawah langit Jakarta bisa merasakan kebaikan itu,” harap Thamrin.
Sebelumnya, Komisi E Periode 2019-2024 bersama Pemprov DKI menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) Pelaksanaan Sekolah Gratis.
MoU itu ditandatangani pada Jumat 23 Agustus 2024. Program Sekolah Swasta Gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Dinas Pendidikan DKI juga bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta.
Mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk bekerjasama menyukseskan program tersebut.
Realisasi program tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp2,3 triliun bersumber APBD DKI Jakarta. Jumlah ini dinilai lebih kecil dibandingkan subsidi pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), yakni senilai Rp2,8 triliun. (DDJP/apn/gie/df)