Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodamjaya) dalam rangka menjalin sinergitas menjaga stabilitas keamanan wilayah.
Hal itu diungkapkan Inggard Joshua, ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta usai rapat di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (11/2).
Untuk menjaga stabilitas keamanan di Jakarta, menurut Inggard, perlu koordinasi lintas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Dengan begitu bisa dilaksanakan pengawasan secara rutin, penegakan hukum, dan dialog publik.
“Tentu saja mereka (Kodam Jaya) ada di sana dalam rangka menunjang kepentingan menjaga stabilitas keamanan penyelenggaraan pemerintah di DKI Jakarta,” ujar Inggard.
Politisi Partai Gerindra itu berharap, Pemprov DKI mendukung program-program prioritas menjaga stabilitas keamanan di DKI Jakarta. Anggaran yang digunakan pun tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Jadi harus punya skala prioritas juga yang mana harus dijalankan. Paling tidak kalau dianggap prioritas dan urgen, kita harus bantu. Karena tanpa pengamanan dan ketertiban umum, tidak akan mungkin pemerintah daerah ini berjalan dengan baik,” tegas Inggard.
Dia juga mendukung program kerja FORKOPIMDA yang belum dapat dukungan dari pemerintah pusat. Menimbang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta dinilai paling tinggi capaiannya dibanding provinsi lain.
“Sehingga bisa kita sisihkan sebagian APBD itu untuk kepentingan keamanan dan ketertiban hukum pada pimpinan FORKOPIMDA,” jelas Inggard.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengapresiasi inisiatif Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam memfasilitasi rapat tersebut.
Menurut Sigit, dukungan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dinilai penting dengan sinergitas antarpimpinan FORKOPIMDA.
Dengan begitu, lanjut Sigit, penyaluran hibah dari Pemprov DKI Jakarta dapat memberi dampak langsung pada kondisi keamanan Jakarta.
“Kami akan bekerja melakukan evaluasi atas proposal yang disampaikan dengan semangat bahwa efektivitas dari belanja hibah dimaksud betul-betul bisa berkontribusi langsung pada kondisi Jakarta secara keseluruhan,” ungkap Sigit.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perencanaan Kodam Jaya Kolonel Fauzan Fadli mengatakan, TNI memiliki tugas pokok untuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas. Terutama dalam mobilitas pasukan pengamanan.
Melalui sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan dapat mendukung pembangunan dan menjaga keamanan di DKI Jakarta.
“Kita bisa membantu tugas-tugas pemerintah daerah, Kodam Jaya mempunyai tugas pokok tersebut. Salah satunya adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ungkap dia.
Kolonel Fauzan Fadli menambahkan, TNI Angkatan Darat menerima anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp58 triliun. Namun, sebanyak 66 persen di antaranya digunakan untuk belanja pegawai dan prajurit.
“Sehingga menjadi PR besar bagi kami dalam menyelaraskan antara tugas pokok tadi dengan kemampuan kita. Pergerakan operasi kita juga perlu dukungan kendaraan seperti mobil, kemudian truk, itu buat pergerakan orang,” pungkas dia. (apn/df)