Komisi E DPRD DKI Jakarta berkomitmen memperjuangkan Program Sekolah Gratis tanpa menghapus bantuan sosial (Bansos) yang sudah berjalan selama ini. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengatakan, Program Sekolah Gratis di sekolah negeri dan swasta dapat menghilangkan diskriminasi akses pendidikan di DKI Jakarta akibat faktor ekonomi.
Ia mengatakan, warga Jakarta berharap Program Sekolah Gratis dapat segera terealisasi pada tahun ajaran baru 2025.
Ketua Komisi E DPRD DKI JakartaJakarta Muhammad Thamrin.(dok.DDJP)
“Semua dewan, semua masyarakat menginginkan bahwa sekolah gratis harus harus segera terwujud di tahun ajaran 2025,” ujar dia.
Thamrin mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan Program Sekolah Gratis terealisasi. Dengan begitu, tidak ada lagi pungutan biaya apa pun di sekolah yang masuk dalam program tersebut.
“Kita awasi. Kita sesuai dengan tupoksinya dewan, ada pengawasan dan komunikasi,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto mengapresiasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menambah jumlah penerima manfaat KJP Plus pada Rancangan Perda APBD 2025. Semula diajukan sebanyak 445.995 penerima menjadi 533.649 penerima. Anggarannya mencapai Rp406 miliar.
Nantinya, kata dia, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan memperjuangkan anggaran penerima KJP Plus disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
“Mudah-mudahan ini bisa kita setujui bersama karena supaya tidak menjadi polemik di bawah. Nanti di Banggar juga akan kita perjuangkan bersama,” kata Tina.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta menambah penerima KJMU. Sedangkan pada Rancangan Perda APBD 2025, penerima KJMU hanya 15.792 orang.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Dengan demikian, harap dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berperan meningkatkan kesejahteraan warga. Yakni menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program KJMU.
“KJMU hanya 15 ribu sekian. Padahal kalau itu kita tingkatkan berapa banyak anak-anak orang biasa yang bisa jadi sarjana,” kata dia.
Kemudian, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat merealisasikan program sekolah gratis pada tahun 2025. Tujuannya mengentaskan permasalahan akses pendidikan.
“Pemprov hadir di tengah masyarakat untuk menjamin semua masyarakat itu untuk mendapatkan layanan dasar pendidikan tanpa terkendala biaya,” kata dia. (yla/df)