Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan, Senin (17/3).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi E Justin Adrian mengungkapkan berbagai permasalahan pendidikan di DKI Jakarta.
Mulai dari penambahan dan renovasi sekolah termasuk SLB, penerima manfaat KJP-KJMU, implikasi MBG dan pembangunan kantin sehat, dan lain sebagainya.
Terkait penambahan sekolah, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta masih sangat minim.
Justin mencotohkan, salah satu wilayah yakni Jakarta Timur, sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, hanya memiliki satu SLB.
Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 8% penduduk merupakan penyandang disabilitas.
Dengan populasi Jakarta Timur mencapai 2,6 juta jiwa, ada sekitar 200 ribu warga difabel yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Sejak saya menjabat pada 2019, banyak masyarakat mengeluhkan minimnya SLB di Jakarta Timur. Biaya sekolah swasta bagi anak berkebutuhan khusus juga tidak murah. Dengan anggaran pendidikan sebesar Rp18 triliun, seharusnya masalah ini tidak lagi terabaikan,” kata Justin.
Selain itu, Komisi E juga menyoroti pentingnya penguatan kanal aduan bagi siswa.
Kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Barat hingga siswa harus melakukan demonstrasi menunjukkan belum adanya mekanisme pengaduan yang efektif.
“Anggaran (pendidikan) Rp.18 triliun pun belum mampu menyediakan kanal aduan yang tersosialisasikan dengan baik. Tidak ada sarana bagi siswa untuk mengadu sehingga mereka terpaksa turun ke jalan. Ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana perlindungan kita terhadap anak-anak?” ujar Justin.
Terkait efektivitas anggaran, politisi dari fraksi PSI itu juga mempertanyakan indikator keberhasilan Dinas Pendidikan.
Menurut Justin, meski anggaran pendidikan DKI Jakarta mencapai Rp.18 triliun per tahun, prestasi siswa di tingkat internasional masih minim.
“Seingat saya, prestasi terakhir yang menonjol di tingkat internasional adalah dari satu SMA di Kazakhstan pada 2024,” ungkap dia.
Sementara pada 2023, 2022, dan 2021, justru sekolah negeri dari daerah lain yang lebih banyak berprestasi.
“Padahal anggaran mereka jauh lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta,” tandas Justin.
Komisi E juga menuntut kepastian jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk tahun depan.
Dari total anggaran Rp.18 triliun, hanya sekitar Rp2,8–2,9 triliun yang dialokasikan untuk KJP.
Menurut Justin, masih bisa diperluas agar lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan.
“Ini perlu diperluas lagi manfaatnya peningkatan karena masih bisa untuk lebih dimaksimalkan,” jelasnya
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan ada beberapa fokus untuk RKPD 2026.
Antara lain, percepatan akses belajar 13 tahun (ditambah dengan PAUD), peningkatan kebermanfaatan KJP Plus dan KJMU, kolaborasi strategis dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan.
“Kami juga akan melakukan peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi,” tandas Sarjoko.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan untuk evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan efektivitas anggaran.
Hal itu guna memastikan pendidikan di DKI Jakarta lebih inklusif, berkualitas, dan tepat sasaran. (all/df)