Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 menilai, Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di ibukota masih sangat kurang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, jumlah sekolah dan jumlah warga Jakarta penyandang disabilitas masih timpang.
Sehingga dibutuhkan SLB dengan berbagai jenjang tersebar merata di ibukota.
“Mengacu data difabel di Jakarta yang mengajukan bantuan, itu jumlahnya sekitar 26ribu,” ujar Justin, Jumat (16/5).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP)
Sementara itu, jumlah SLB Negeri saat ini hanya ada 13 yakni SLB Negeri 02, SLB Negeri 12, SLB Negeri 01, SLB Negeri 11, dan SLB A Pembina Tingkat Nasional di Jakarta Selatan.
Selanjutnya SLB Negeri 6, SLB Negeri 5, dan SLB Negeri 10 di Jakarta Barat. SLB Negeri 9, SLB Negeri 4, dan SLB Negeri 8 di Jakarta Utara. SLB Negeri 3 di Jakarta Pusat, dan SLB Negeri 7 di Jakarta Timur.
Karena itu, politisi PSI itu mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) menambah SLB negeri.
Sebab, Justin menerima banyak keluhan orangtua yang tidak kebagian kuota untuk anaknya sekolah di SLB milik Pemprov DKI.
“Banyak sekali masukan dari masyarakat, karena kalau bukan SLB dari Pemprov, SLB swasta sangat mahal. Maka sangat dibutuhkan SLB lagi supaya bisa gratis,” ucap Justin.
Penambahan SLB di Jakarta, harap dia, mengurangi beban pengeluaran orangtua.
“Karena anak-anak difabel ini banyak pelatihan khusus di luar sekolah, ada juga terapi di luar sekolah, dan itu tidak di-cover BPJS,” kata Justin.
Namun, Justin mengingatkan, agar Dinas Pendidikan membuat kajian yang matang terlebih dahulu untuk menentukan titik penyebaran SLB negeri.
“Tentu kita lihat dari data penduduk, maka pendataan harus pro aktif. Di mana wilayah yang banyak penyandang disabilitas usia anak sekolah. Di situlah SLB negeri harus dibangun,” tutur Justin.
Hal senada juga diungkap Anggota Komisi E Subki. Menurut dia, SLB Negeri harus segera ditambah. Mengingat, biaya SLB swasta tidak murah.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki. (dok.DDJP)
“Sekolah untuk ABK (anak berkebutuhan khusus-Red) saat ini masih sangat sedikit. Ada (swasta) berbiaya sangat tinggi. Ke depan, ini harus jadi perhatian Dinas Pendidikan,” tukas Subki. (gie/df)