Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata realisasi program sekolah gratis di Jakarta. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto dalam rapat kerja bersama eksekutif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/8).
Agustina mengatakan, Komisi E DPRD DKI Jakarta membutuhkan data terkait 40 sekolah swasta pada tahun ajaran 2025/2026 yang masuk dalam Program Sekolah Gratis . Sehingga bisa mengukur progres realisasi program tersebut.
Dengan melihat data dimaksud, rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menambah 217 sekolah swasta gratis pada Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi.
“Dari 40 apa semuanya sudah jalan? karena kemarin masih ada infonya mengundurkan diri, tidak sanggup dan sebagainya,” ujar dia pada Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto. (dok.DDJP)
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengusulkan sebanyak 280 sekolah swasta masuk dalam Program Sekolah Gratis pada 2026.
Tujuannya agar satu kelurahan mencakup sebanyak empat sekolah swasta gratis. Sehingga dapat memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Terutama di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad. (dok.DDJP)
“Saya ingin supaya bukan 257 tapi 280 sehingga kelurahan dapet empat jadi kalau dapet empat artinya setiap kelurahan ada sekolah,” kata Ramly.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, semakin banyak sekolah swasta yang terdaftar dalam Program Sekolah Gratis.
Program itu sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Sekaligus memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Dengan demikian, membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mata rantai kemiskinan dapat diputus.
“Seandainya sekolah gratis itu akan lebih banyak kita persiapkan maka peluang anak-anak orang miskin itu untuk mencapai mobilitas vertikal yang lebih hebat akan lebih besar,” kata Jhonny.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran pada Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.539,2 miliar untuk menambah 217 sekolah swasta dalam program sekolah gratis pada tahun 2026.
Dengan demikian total jumlah sekolah swasta yang terdaftar pada tahun 2025 sebanyak 40 sekolah menjadi 257 sekolah pada tahun 2026.
“Kita melakukan penambahan 217 sekolah swasta yang direncanakan nanti secara perencanaan daftarnya,” kata dia.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkomitmen akan
memastikan sekolah swasta yang berpartisipasi tetap mampu menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan mereka.
“Jangan sampai kita sudah berikan anggaran tetapi kualitasnya tidak naik sehingga pelayanan pendidikan di Jakarta jadi tidak setara,” kata Nahdiana. (yla).