Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo perlu melakukan trobosan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan, dari kunjungan kerja yang dilaksanakan, masing-masing RSUD perlu memahami tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan pasien Covid-19 dan non-Covid 19. Pasalnya, baik RSUD Pasar Minggu dan Pasar Rebo memiliki karakteristik penanganan pasien yang beragam.
“Jadi dilihat dari dua rumah sakit ini kondisinya berbeda ya, kalau di pasar minggu rujukan covid 100 persen dan pasar Rebo 50 persen pasien covid dan 50 persen pasien non covid,” katanya di RSUD Pasar Rebo, Senin (24/5).
Sehingga menurutnya, masing-masing RSUD bisa menginventarisir persoalan yang dihadapi. Salah satunya, seperti pemutakhiran teknologi informasi masih perlu disempurnakan dengan teknologi terkini di RSUD Pasar Rebo.
“Kalau di (RSUD) Pasar Rebo sistem nya lama masih desktop dan mudah-mudahan mereka akan melakukan terobosan baru untuk sistem manajemen IT online sehingga sistem kesehatan rujukan bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Berbeda halnya dengan RSUD Pasar Rebo, Anggota Komisi E DPRD DKI Oman Rohman Rakinda menyarankan agar RSUD Pasar Minggu segera menyiapkan fasilitas khusus bagi pasien Covid-19 ataupun penyakit infeksius lainnya sebagai rumah sakit rujukan prioritas pasien Covid-19 secara 100% oleh pemerintah pusat dan daerah.
“InshaAllah kita dukung, supaya yang infeksius dan non-infeksius bisa terpisah, sehingga pasien non-infeksius bisa aman ketika datang kesini,” ungkapnya di RSUD Pasar Minggu.
Sebagaimana diketahui, masing-masing RSUD telah menyampaikan hasil realisasi hingga April 2021. Seperti, RSUD Pasar Minggu telah merealisasikan anggaran sebesar Rp352,42 miliar. Angka tersebut diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp265,4 miliar (75%) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp87,02 miliar (25%).
Sedangkan, RSUD Pasar Rebo telah merealisasikan anggaran sebesar Rp76,21 miliar. Dimana, rincian angka tersebut bersumber dari BLUD Rp27,75 miliar (13,88%) dan APBD Rp48,46 miliar (36,91%).
Sementara itu, Direktur RSUD Pasar Minggu Yudi Amiarno mengatakan bahwa pihaknya juga telah berencana segera membangun gedung layanan kesehatan untuk pemisahan layanan bagi pasien Covid-19 dengan non-Covid 19 tahun 2022 mendatang.
“Kami hanya satu gedung disini, jadi kalau mau melayani pasien Covid-19 dan non-covid 19 susah dipisah. Kita harus punya satu gedung sendiri, karena infeksi Covid-19 kita kelompokan menjadi infeksi emerging, itu tidak hanya covid tapi infeksi yang lain,” katanya.
Hanya saja, pihaknya belum dapat merinci besaran anggaran yang diperlukan untuk pembangunan gedung fasilitas layanan khusus kesehatan tersebut. Mengingat, ada sejumlah perizinan dan aturan yang perlu dikedepankan dalam prosesnya.
“Jadi tidak hanya sekadar berbicara mengenai biaya ya, kita musti bicara izin dan aturan yang ada,” ungkapnya.
Sedangkan Direktur RSUD Pasar Rebo Isnindaryati menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi peningkatan kapasitas layanan kesehatan terintegrasi berbasis online sesuai masukan Komisi E hari ini.
Tujuannya, agar seluruh kebutuhan dan permohonan fasilitas kesehatan bagi pasien covid-19 dan non covid-19 dapat terpenuhi.
“Kita akan tetap koordinasikan, dan memang setiap hari untuk meningkatkan layanan pasien covid-19 dan non covid 19. Harus bagaimana caranya dua-duanya itu terlayani,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)