Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, predikat Jakarta sebagai barometer pembangunan terancam lantaran berulangnya permasalahan yang mendera pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, sebagai Ibukota negara Jakarta harusnya telah memiliki kesiapan dari hulu hingga hilir dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PPDB tahun 2021 ketimbang daerah lainnya.
“Seharusnya Jakarta harus bisa menjadi teladan, makanya kami harap supaya kendala seperti ini tidak merugikan,” katanya, Selasa (8/6).
Hari pertama pembukaan PPDB tahun ajaran 2021/2022 di Jakarta, Senin (7/6) kemarin diwarnai dengan gangguan atau error pada situs pendaftaran. Situs web pendaftaran PPDB DKI Jakarta sulit diakses para pendaftar karena respons yang lambat.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta sudah menambah bandwith untuk mengatasi perlambatan akses situs PPDB tersebut. Kemudian, Disdik DKI juga telah kembali memperpanjang pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta hingga Jumat (11/6/) pukul 14.00 WIB. Dimana, Proses pendaftaran sebelumnya berakhir pada 9 Juni pukul 23.59 WIB dan sempat akan memperpanjang pendaftaran hingga 10 Juni 2021 pukul 14.00.
Komisi E melihat pelaksanaan PPDB DKI 2021 yang tengah terkendala server saat ini seharusnya dapat diantisipasi sejak dini oleh Disdik. Mengingat menurutnya, pelaksanaan optimalisasi server setidaknya perlu dikontrol secara berkala agar kendala serupa tak kembali terulang.
“Ketika ada PPDB online seperti ini, sudah harus memang mengantisipasi bahwa akan ada gangguan. Harusnya seperti itu karena ini bukan event biasa, ini kan event yang menjadi perhatian dan berlaku juga secara nasional,” ungkap Jhonny.
Dengan demikian, Komisi E telah mengusulkan Disdik DKI untuk mengoptimalkan SDM sesuai kompetensi seperti pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga, pelaksanaan PPDB DKI dapat berjalan lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.
“Makanya nanti setelah pelaksanaan, akan kita panggil Dinas Pendidikan untuk evaluasi. Namun untuk saat ini kita memberikan kepada Dinas Pendidikan untuk mengatasi hal-hal itu,” tandas Jhonny. (DDJP/alw/oki)