Komisi E DPRD Provinsi DKI menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) terkait evaluasi atas realisasi penyerapan anggaran semester I tahun anggaran 2018, Selasa (21/8).
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi E menginginkan pemanfaatan alih fungsi lahan RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak), Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Keluarga Berencana yang ideal dapat diwujudkan sebelum pembahasan APBD Perubahan 2018.
Ketua Komisi E, Syahrial meminta kepada SKPD segera melakukan percepatan penyerapan terhadap program yang telah dianggarkan, khususnya pembangunan yang bersifat dalam kegiatan lelang ataupun pembangunan fisik dalam memenuhi kesejahteraan warga Jakarta.
“Jadi kita menanyakan kenapa anggaran belum terserap sesuai dengan jadwalnya. Ini sudah pertengahan tahun, seharusnya setengah dari proyek-proyek tersebut sudah berjalan, diserap dan dilaksanakan,” ujar Syahrial di ruang rapat Komisi E.
Sementara itu, Anggota Komisi E Merry Hotma menjelaskan pentingnya prioritas dari program yang diusulkan sehingga DPRD dapat memahami fokus program yang tengah berjalan di Eksekutif setelah pemaparan 59 jenis kegiatan yang telah dicanangkan dengan total belanja langsung Rp21 miliar oleh DPPAPP.
“Kami minta di evaluasi semester pertama ini bisa dibuatkan prioritas seperti apa yang ingin diterapkan, sehingga fokus program dapat dijalankan dengan semestinya,” tegasnya.
Sedangkan Kepala DPPAPP Tuty Kusumawati megatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mensukseskan program DKI Jakarta dan nasional.
“Bagaimana program-program ini bisa berlanjut dan berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Tujuannya adalah mensukseskan program pemerintah baik daerah ataupun pusat,” ungkapnya.