Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja secara daring bersama Dinas Sosial, Senin (19/7). Pada kesempatan itu, Komisi bidang kesejahteraan masyarakat menginginkan agar bantuan tersebut diberikan dengan tepat sasaran. Penyaluran BST bagi masyarakat terdampak perlu didukung dengan data yang terintegrasi dengan kondisi lapangan. Pasalnya basis data untuk penyaluran BST yang dikelola Dinsos DKI dengan Kementerian Sosial (Kemensos) tahapan-tahapan sebelumnya seringkali ditemukan penerima bantuan yang tidak merata hingga salah sasaran. (DDJP/asa)
