Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan meningkatkan lagi peran dan kualitas program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD dinilai belum menjadi prioritas Dinas Pendidikan. Hal itu tampak dari lemahnya serapan anggaran program tersebut di pelaksanaan APBD tahun 2019.
Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2019, Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyoroti lemahnya serapan APBD di program PAUD Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dalam sepanjang tahun Dinas Pendidikan hanya berhasil menyerap 62,15% dari total anggaran program PAUD sebesar 65,1 miliar.
“Kinerja dari Disdik paling kita soroti tentang program PAUD, karena penyerapannya dibawah rata-rata. PAUD ini butuh diprioritaskan karena disaat itulah anak-anak memiliki usia emas,” katanya di gadung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/5).
Selain itu, Zita berharap agar Disdik DKI mengamggarkan dana untuk mensejahterakan guru PAUD juga untuk meningkatkan mutu pendidik lewat program pengembangan tenaga pendidikan.
“Untuk program PAUD saya berharap bisa ditingkatkan anggarannya agar bisa mensejahterakan guru serta kualitas pendidiknya,” ungkapnya.
Sementara Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana menerima usulan komisi E untuk memfokuskan program pengembangan guru dan tenaga pendidikan sehingga prestasi anak didik PAUD dapat meningkat. Sedangkan untuk insentif guru PAUD, Nahdiana mengaku pihaknya masih melakukan pengkajian hingga saat ini.
“Kami menyadari memang perlu pembinaan lebih lanjut. Jadi memang kami fokuskan di kepala sekolah dan guru. Kami juga sudah melakukan pelatihan kepada 500 guru PAUD untuk meningkatkan potensi. Kalau insentif, kita masih terus lakukan kajian ya,” tuturnya.
Selanjutnya, Kepala Bidang PAUD DKI Jakarta, Junaidi menjelaskan rendahnya penyerapan salahsatunya karena pendistribusian alat peraga edukasi tidak maksimal. Sebab, beberapa sekolah terdaftar ternyata di tahun 2019 tidak menerima anak didik baru, sedangkan sebagian sekolah sudah mendapat bantuan dari masyarakat.
“Salahsatu kendala rendahnya penyerapan di PAUD karena alat peraga edukatif yang mustinya diberikan kepada 2000 sekolah, tetapi di 2019 realisasinya kita hanya memberikan kepada 1,712 sekolah saja,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)