Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terus menyoroti persoalan gangguan pertumbuhan pada anak alias stunting. Hingga kini berdasarkan data bantuan sosial di situs stunting.jakarta.go.id hingga bulan Juli 2023 masih ada 39.793 balita tercatat memiliki permasalahan gizi.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sholikhah mengatakan, pola penanganan dengan menitipkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas perlu diubah. Dalam hal ini ia menilai, Rukun Warga (RW) yang paling mengetahui persoalan yang dialami warga.
“Pemerintah DKI harus serius menangani stunting, dalam arti serius harus dimasukan dalam program-program sampai tingkat RW. Karena ujung tongkat dari Pemerintahan itu ya RT dan RW,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/9).
Sholikhah juga meminta keseriusan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dalam mengupayakan penanganan balita dengan permasalahan gizi secara masif dan menyeluruh, sehingga terwujudnya Jakarta bebas stunting.
“Titik stunting harus menjadi fokus kolaborasi antar dinas dan terutama sebagai penanggung jawab Dinas Kesehatan. Misalnya dari sisi Dinas Kesehatan, anggaran khusus stunting harus ditingkatkan. Nah inilah sebuah kerja yang harus sungguh-sungguh. Jadi jangan penanganan masalah itu sebatas sektoral saja,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Sutikno. Menurutnya penanganan balita dengan permasalahan gizi di DKI Jakarta masih terhambat karena adanya ego sektoral antara Satuan dan Unit Kerja Perangkat Daerah.
“Jadi langkah-langkahnya jajaran eksekutif jangan terlalu ego sektoral. Harus terus bersatu padu antara Dinas dan SKPD yang lain. Kalau stunting di DKI Jakarta terlalu tinggi, berarti Pemerintah DKI tidak bisa menangani serius,” tuturnya.
Sementara, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setda Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengaku siap melakukan sinergi lintas SKPD terutama untuk pemerataan pemberian PMT.
“Jadi yang akan dikelompokan fokus dalam penanganan stunting di Dinas Sosial ada, di Dinas Pendidikan ada, dan Dinas Kesehatan itu sendiri,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan jumlah 39.793 balita dengan permasalahan gizi tersebut terdiri dari 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita gizi buruk, dan 22.823 balita stunting.
“Dalam pencegahannya kami sudah memberikan TTD (Tablet Tambah Darah) pada anak usia sekolah, ANC (Antenatal Care) ibu hamil minimal enam kali per kehamilan, memonitor tumbuh kembang anak, melakukan imunisasi lengkap, dan melakukan PMT penyuluhan di Posyandu (Pos pelayanan terpadu),” tandasnya. (DDJP/apn)