Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) kembali menjadikan normalisasi sungai sebagai program prioritas penanganan banjir Ibukota.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai, bahwa upaya yang telah dilakukan Pemprov sejauh ini belum cukup maksimal, mengingat dampak 17 titik wilayah yang terendam banjir beberapa waktu lalu.
“Saya kira tetap normalisasi dengan pengerukan rutin sungai harus tetap dilakukan. Karena banjir ini kan sudah laten membebani Jakarta,” ujarnya, Senin (6/5).
Pemprov DKI Jakarta sejauh ini merilis tiga upaya sebagai upaya penanganan banjir Ibukota. Antara lain, menunggu dua pembangunan bendungan besar di Sukamahi dan Cimahi, Jawa Barat selesai dibangun, meneruskan tanggul pantai di pesisir Jakarta untuk menahan banjir rob, lalu menggalakan pembangunan sumur resapan.
Sebelum benar-benar dilaksanakan, Pantas menginginkan Pemprov dapat memastikan bahwa langkah tersebut dapat menuntaskan banjir di Ibukota. Sebab menurutnya, pemicu banjir Jakarta tak jauh dari penyempitan kapasitas sungai hingga tak sesuai dengan semestinya.
“Menurut saya okelah dari tiga strategi tersebut untuk dilakukan, tetapi yang paling penting Normalisasi dan pengerukan itu harus terus dilakukan,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)