Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) terus memprioritaskan percepatan pembangunan tanggul laut national capital integrated coastal development (NCICD) guna mendukung optimalisasi program pengendalian banjir rob hingga abrasi di Pantai Utara Jakarta.
Hal tersebut menjadi salah satu catatan Komisi D setelah melakukan pendalaman terhadap usulan Dinas SDA dalam Rancangan APBD DKI 2021. Pasalnya, ada dua penyebab banjir yang telah menjadi persoalan klasik yaitu banjir kiriman dan juga banjir rob yang disebabkan oleh penurunan tanah secara bertahap.
Komisi D menilai bahwa masterplan pembangunan Jakarta dalam mengantisipasi persoalan banjir di Pantai Utara Jakarta sepanjang 22 Kilometer yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sejatinya perlu dilanjutkan tanpa terkecuali.
“Para ahli sudah banyak mengatakan itu, makanya harus ditanggul sepanjang 22 kilometer membentang dari muara sampai ke Priok. Meskipun tadi Priok sudah ada revisi trase-nya. Menurut saya itu sudah menjadi cara yang mendesak ya, supaya tanggul bisa dibangun,” ujar Syarif, Sekretaris Komisi D DPRD DKI saat rapat kerja di Bogor Jawa Barat, Senin (30/11).
Dari identifikasi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk wilayah Jakarta dan Banten diperlukan pembangunan tanggul laut sepanjang 33 kilometer guna menangani pengamanan pesisir pantai di daerah tersebut. Dari rencana pembangunan tersebut, saat ini progresnya untuk di PUPR sudah terbangun tanggul laut sepanjang 4,83 kilometer dalam tiga tahapan pekerjaan, sedangkan Pemprov DKI sudah membangun sepanjang 4,42 kilometer.
Meski demikian, Syarif bersama jajaran Komisi D DPRD DKI memaklumi jikalau pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jakarta belum tereksekusi di sepanjang tahun 2020 akibat refocusing APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 di Ibukota. Sebagai jalan tengah, Komisi D DPRD DKI telah merekomendasikan Dinas SDA sebagai leading sector agar menganggarkan kembali pagu tersebut di fase perubahan 2021 dengan skema tahun jamak (multiyears) meski harus menghadapi pengkajian perencanaan program secara komprehensif.
“Karena ada pandemi (COVID-19), belanja kita juga ikut tergerus, kita ada pemotongan anggaran. Karena itu untuk tahun 2021 diharapkan sudah bisa dibangun dengan multiyears. Tapi setelah kita dalami ternyata belum tentu bisa dimasukan lagi mungkin karena perencanaan, jadi sepertinya 2021 karena tidak bisa, dia akan memulai di 2022,” terang Syarif.
Meski terkendala akibat Refocusing APBD DKI 2021, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Juaini Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya keras agar program pengendalian banjir di wilayah pesisir tetap terlaksana sebagaimana mestinya.
Salah satunya, dengan mempertahankan pembangunan tanggul pengaman yang baru bisa dikerjakan sepanjang 400 meter di wilayah Kamal Jakarta Utara dengan pagu anggaran Rp50 miliar dalam RAPBD DKI 2021.
“Karena ada angaran refocusing sehingga di tahun 2021 baru bisa kita selesaikan kita anggarkan sebesar Rp50 miliar. Dari Rp50 miliar itu rencana kita akan melanjutkan tanggul di sekitar Kamal ada 400 meter,” ucapnya.
Dengan demikian, pihaknya memastikan akan terus berkomitmen dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dalam hal pembagian dari sisa tanggul yang belum dikerjakan.
“Karena kita harapkan supaya banjir rob bisa kita kurangi dan bisa kita hilangkan. Sehingga tanggul-tanggul itu yang menjadi kewajiban kementerian (PUPR) maupun dari SDA bisa kita selesaikan secara keseluruhan,” tandas Juaini. (DDJ/alw/oki)