Komisi D Minta Presisi Tinggi pada Revitalisasi Trotoar Tahun 2020

January 17, 2020 4:46 pm

Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga mengutamakan ketepatan dalam pelaksanaan revitalisasi trotoar di tahun ini. Perisitiwa bongkar pasang karena pemasangan jaringan apapun diharapkan tidak kembali terjadi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai, uji presisi perlu dilakukan agar trotoar yang telah ditata dengan baik tidak kembali dibongkar dan mengakibatkan kerusakan pada trotoar.

“Kami dari Komisi D juga ingin ada jaminan bahwa trotoar yang sudah bagus itu tidak ada lagi yang namanya bongkar pasang, apalagi proses pengerjaan ducting itu juga sudah dikerjakan 2 hingga 3 tahun yang lalu,” ujarnya, Jumat (17/1).

Karena itu, Yuke mengimbau Dinas Bina Marga melakukan koordinasi secara proaktif dengan sejumlah instansi yang bersinggungan dengan pemanfaatan jaringan utilitas. Setidaknya, agar kontraktor maupun steakholder terkait dapat menjaga nilai estetika dari upaya penataan trotoar Ibukota.

“Kami ingin apa yang sudah berlangsung di dalam pengelolaan utilitas trotoar ini digunakan secara bijak. Karena kami khawatir jaringan optik, PLN atau internet sebagainya (Telkom) tidak mau pakai punya kita (Pemprov DKI), dan akhirnya bongkar (trotoar) lagi, dan juga biayanya itu sangat mahal untuk pemindahan-pemindahan itu,” ungkap Yuke.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD DKI Syahroni berpandangan, setidaknya seluruh lajur trotoar yang sudah direvitalisasi perlu mendapatkan perawatan secara berkala tak hanya mengandalkan Dinas Bina Marga sebagai leading sector. Namun, juga melibatkan instansi yang bersinggungan dengan pemilik jalur kabel listrik ataupun telfon sebagai bagian dari sarana prasarana primer masyarakat, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga Telkom.

“Penataan jalur trotoar yang sudah dilakukan Pemprov DKI sudah bagus, tapi menurut saya, yang perlu ditekankan adalah pemeliharaannya. Terkadang kontrol bisa kurang disaat kita membangun itu harusnya dipelihara, karena banyak sekali kabel-kabel yang sudah tertanam dibawah trotoar,” ujarnya.

Syahroni menilai, Dinas Bina Marga sudah mengambil langkah tepat untuk menambah alat berupa konsol yang berfungsi sebagai penghubung antar kabel utilitas bersama sejumlah lintas intansi. Namun, ia mengimbau agar pemanfaatan perangkat tersebut dapat dikelola dan dirawat secara berkelanjutan. Termasuk, tanpa mengganggu para pejalan kaki sebagai pengguna trotoar.

“Karena setelah pendalaman tentang trotoar di Komisi D beberapa waktu yang lalu, Dinas Bina Marga katanya telah membuat konsol dari empat sisi, bisa juga mengambil dari sisi kiri depan belakang dan sampingnya, sehingga itu bisa terakomodir. Tapi menurut saya sebagai jaminan, trotoar yang sudah dianggarkan besar ini (Rp1 triliun) supaya kabel-kabel yang sudah ditanam tidak semrawut lagi, karena ada juga kabel milik-milik provider yang menggunakan kabel bawah tanah,” ungkap Syahroni.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga menyatakan akan terus melanjutkan kegiatan revitalisasi trotoar berkonsep complete street (jalan komplit) sejak awal Januari 2020 dengan target 97 kilometer. Konsep tersebut mengamanatkan ruang jalan akan dibagi secara proporsional untuk beragam kebutuhan masyarakat, seperti jalur penyeberangan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, jaringan utilitas, bangku taman, area hijau, penerangan jalan hingga ubin penunjuk arah bagi penyandang disabilitas.

Maka dari itu, Dinas Bina Marga telah memproyeksikan ada sebanyak enam ruas jalan masuk kedalam revitalisasi trotoar berkonsep complete street. Yaitu, Jalan MT Haryono, Gatot Soebroto, HR Rasuna Said, Casablanca di Jakarta Selatan, Jalan Raya Pramuka dan KH Hasyim Ashari Jakarta Pusat. Rencananya, trotoar tipe I memiliki lebar lebih dari 5 meter atau disebut dengan complete street. Untuk tipe II memiliki lebar 3,5- 5,5 meter, sementara untuk tipe III memiliki lebar 2-3,5 meter, dan terakhir trotoar tipe IV 1,5-2 meter.

Sementara itu, pembangunan trotoar DKI untuk 2020 awalnya diproyeksikan Rp1,2 trilliun. Namun, setelah mendapatkan penelitian dan masukan bersama Komisi D DPRD DKI, anggaran disepakati untuk diefisiensikan sebesar Rp200,4 miliar. Sedangkan, proyeksi pendanaan yang digunakan untuk trotoar berkonsep complete street paket 1 sebesar Rp349,03 miliar. (DDJP/alw/oki)