Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengevaluasi kualitas lalu lintas (Lalin) mengingat kemacetan yang terjadi di kedua sisi flyover tapal kuda Lenteng Agung.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kemacetan kerap terjadi di jam sibuk terutama di Jalan Raya Lenteng Agung mengarah Pasar Minggu. Hampir setiap pagi, kepadatan kendaraan mengular mulai di depan Universitas Pancasila hingga mendekati titik naik flyover tapal kuda Lenteng Agung.
“Harapan kami Bina Marga betul-betul memperhatikan lagi ruas jalan arus bawah flyover ini agar tidak terjadi penumpukan,” ujar Ida Mahmudah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/4).
Ida berharap Dinas Bina Marga DKI Jakarta dapat segera melakuka kajian pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Namun untuk langkah awal, ia juga menyarankan agar menggandeng Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pengaturan arus lalin di jam tertentu.
“Langkah awalnya saat ini Bina Marga bisa bekerjasama dengan Dishub dan Satpol PP dahulu untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan di titik naik flyover,” ucapnya.
Selain mengatur arus lalu lintas, diharapkan Dishub dan Satpol PP dapat mencegah pelanggaran lawan arus yang kerap dilakukan oleh kendaraan roda dua.
“Karena kita pantau tadi saja masih banyak orang yang malas putar jauh dan memilih lawan arus. Inikan juga sangat membahayakan,” ungkapnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan pelebaran jalan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pembebasan lahan.
“Kita sudah pikirkan, tapi di area sekitar sini agak sulit. Contoh saja di Jalan Joe kita mau pelebaran, mencari orang (pemilik tanah) perlu satu tahun. RT, RW dan Lurah sudah kami libatkan tapi karena (pemilik) tidak ditinggal disitu,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)