Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dapat mengoptimalkan realisasi serapan APBD di tahun 2019.
Anggota Komisi D DPRD DKI Tandanan Daulay mengatakan, serapan APBD Dinas PRKP terbilang masih cukup rendah di sepanjang tahun 2018. Ia meyakini kondisi tersebut dapat diperbaiki dengan pola perencanaan yang matang.
“Tentang gagal dalam pelelangan, saya tidak melihat gagal lelangnya. Hanya penyusunan rencana kegiatan yang belum benar karena harus ada koordinasi, terus baru pelelangan dan pelaksanaan,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/2).
Karena itu Daulay menyarankan agar seluruh kajian pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun berikutnya dapat dirampungkan di bulan Desember tahun sebelumnya.
“Dan disitu termasuk pra rencana pra anggaran. Jadi ketika pelelangan masuk, itu kegiatannya valid dan dananya valid,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PRKP DKI Kelik Indriyanto meyakini bahwa pihakya telah optimal menyerap APBD tahun 2018 dengan prosentase 85% dari target penyerapan 65%. Meskipun, pihaknya mengaku masih mendapat beberapa kendala soal minimnya serapan anggaran di beberapa nomenklatur.
“Jadi memang ada beberapa hal-hal yang perlu ditingkatkan, dan sudah dibahas di Komisi D dan akan kami perbaiki di 2019 ini,” terangnya.
Dinas PRKP, lanjut Kelik akan segera mengevaluasi beberapa rendahnya serapan pada pelaksanaan kegiatan yang sudah masuk kedalam CIP (collaborative implementation program).
“Karena CIP sudah tersusun di 2018 dan sudah mulai di lelang untuk fisiknya. Kami harap agar pelelangan bisa segera terlaksana di 2019,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)