Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) agar segera mengevaluasi efektifitas pelaksanaan program pengendalian banjir di Ibukota.
Ketua Komisi D DRPD DKI Ida Mahmudah mengatakan, evaluasi perlu dilakukan mengingat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir dan telah menjadi sorotan beberapa hari terakhir.
“Tahun (2021) ini ada banjir yang besar, kita harus mengevaluasi apa sih yang menjadi penyebab banjir itu yang perlu kita kerjakan tahun berikutnya. Saya harap setelah rapat ini ada evaluasi yang dilakukan Pemprov terkait mengurangi yang ada di DKI,” ujar Ida usai rapat kerja bersama Dinas SDA di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/2).
Evaluasi tersebut, lanjut Ida, perlu dikaji secara mendalam. Seperti halnya, peristiwa banjir yang telah merendam sebagian besar wilayah di Kemang Jakarta Selatan. Komisi D berharap ada penyelesaian pengendalian banjir yang lebih optimal di DKI Jakarta secara menyeluruh.
“Di Kemang kemarin ada keluhan banjir besar, ternyata keluhannya itu ada dua titik yang memang disampaikan ada pagar yang memang jebol. Kenapa ini bisa terjadi dan apakah pagar tersebut nanti harus dibuat SDA agar tidak jebol kembali, dan hal-hal tersebut harus disampaikan dan terselesaikan tidak bisa tidak,” terang Ida.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh. Menurutnya, Dinas SDA sebagai leading sektor perlu memperhatikan alur perencanaan kegiatan pengendalian banjir di tahun 2021 secara terstruktur.
“Karena kalau kita lihat sepertinya pembebasan lahan baru dilakukan tahun ini (2021) sehingga program pengendalian banjir juga baru terasa akan dilakukan tahun ini. Jadi saya ingin ada timeline yang jelas,” sambung Nova.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Juaini Yusuf mengaku akan terus berupaya agar pelaksanaan program pengendalian banjir tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
Antara lain, dengan menggencarkan program pembangunan waduk situ dan embung di 4 lokasi wilayah yang bepotensi banjir. Diantaranya, Waduk Brigif dengan luas 10,33 hektar, Waduk Pondok Rangon dengan luas 11,55 hektar, Waduk Lebak Bulus dengan luas 3,83 hektar,serta Embung Wirajasa seluas 0,47 hektar.
“Kegiatan ini posisinya sedang lelang dan mungkin di sekitar April atau Mei kita akan mulai proses konstruksi,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga memastikan agar program peningkatan kapasitas sungai dan drainase sebagai upaya penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Salah satunya, dengan menggencarkan pembangunan drainase vertikal dengan spesifikasi khusus dengan target 5.000 titik di seluruh wilayah.
“Ada beberapa macam drainase yang nanti akan kita buat, untuk sumur resapan dangkal bisa sampai lima meter dengan bahan besi beton jenis kedua dua sumur resapan dalam lokasi berwarna orange dengan kedalaman sekitar 50 meter,” ungkap Juaini.
Sedangkan, Asisten bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal memastikan bahwa Pemprov akan tetap konsisten menjalankan program pengendalian banjir di sepanjang tahun 2021. Termasuk perencananan-perencanaan yang dilakukan sebelum pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan.
“Jadi memang kita harus teruskan fokus pada upaya mitigasinya,” tandas Yusmada. (DDJP/alw/oki)