Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperbaiki pengelolaan air limbah dengan membangun Jakarta Sewerage System (JSS). Namun, pekerjaan perlu dilakukan dengan efektif dan efisien.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menjelaskan, efektifitas perlu dilakukan mengingat saat ini banyak pekerjaan galian yang dikerjakan bersamaan di Jakarta dan berpotensi mengganggu lalu lintas. Terlebih kondisi tanah di Jakarta sudah dipenuhi infrastruktur ataupun jaringan utilitas baik milik pemerintah maupun milik swasta.
“Niat mulia dari JSS ini untuk menyelamatkan air baku dan untuk menyelamatkan air Jakarta dari limbah, itu sih bagus. Tapi kami belum yakin apakah sudah ada koordinasi dengan lintas sektor. Karena kita juga berpikir jangan sampai masyarakat merasakan macet, termasuk bagaimana supaya tidak tumpang tindih karena kami melihat masalah utilitas ini belum beres,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/8).
Sementara itu, anggota Komisi D Pantas Nainggolan menambahkan, pekerjaan pembangunan jaringan sistem pengelolaan air limbah itu akan bersinggungan dengan fasilitas publik yang dibangun dinas-dinas lain. Misalnya pedesterian dan got. Karena itu, perlu sinergi dengan dinas lain agar pembangunannya berjalan efisien.
“Saya juga tau persis bahwa Perumda PAM Jaya yang sudah punya trase akan mengganti semua pipa mereka yang ada di Jakarta. Nah apakah tidak lebih efisien kalau diintegrasikan dengan apa yang kita bicarakan saat ini (JSS). Sehingga dua pekerjaan bisa selesai dalam satu waktu bersamaan jadi tidak menimbulkan dampak yang berlarut-larut bagi masyarakat,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menambahkan, selain koordinasi lintas sektor, sosialisasi ke masyarakat juga harus dilakukan agar masyarakat memahami dengan baik pekerjaan fasilitas JSS yang memberi dampak pada masa depan hidup warga Jakarta.
“Saya melihat bahwa program JSS ini kedepannya kita ingin menciptakan kualitas air baku kita lebih baik lagi. Tapi yang jadi konsen saya, pertama pekerjaan ini akan memakan waktu lama. Yang kedua mengenai tumpang tindihnya antara pipa-pipa yang ada, artinya teknik pekerjan dan sosialisasinya ke masyarakat ini yang harus benar-benar paham karena ada banyak (jaringan) pipa (dalam tanah),” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA Nelson menjelaskan, program JSS dikerjakan secara multy years mulai tahun 2023 sampai 2026 yang terbagi dalam dua paket. Yakni paket 5 dan paket 6. Terkait sosialisasi pelaksanaan program tersebut, dia mengatakan, sudah berjalan dan akan terus berjalan selama pekerjaan dilakukan. Seperti berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya Dinas dan Unit Kerja Perangkat Daerah lainnya.
“Memang tantangannya untuk memasang atau membangun sistem jaringan pipa di kota seperti Jakarta yang sudah sangat padat dan sangat sibuk itu kita memang harus meneliti atau menginvestigasi jalur yang sudah kita tetapkan untuk tempat pemasangan pipa. Karena di jalur itu umumnya sudah terpasang utilitas baik utilitas PAM, PLN, dan fiber optik termasuk utilitas gas,” ujarnya.
Saat ini, sambung Nelson, pihaknya juga sedang memeriksa tanah di sepanjang jalur jalur yang akan dibangun fasilitas JSS dengan menggunakan teknologi mutakhir. Investigasi itu dilakukan di lokasi jalur paket 5 yakni Kecamatan Menteng, Gambir, dan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan di paket 6 di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat serta Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
“Terus terang sekarang sudah ada teknologi untuk mengecek apa yang ada di dalam tanah menggunakan geo radar dan geo listrik. Nah saat inilah di awal pengerjaan JSS itu yang sedang kita cek apa yang ada di sepanjang jalur itu, nanti kita lengkapi dengan penyelidikan tanah terkait dengan kekuatan tanahnya, apakah ada tanah yang harus kita perbaiki,” ujarnya. (DDJP/bad)