Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) memprioritaskan kegiatan penanganan serta pencegahan Banjir Rob pada pagu belanja APBD hasil penyesuaian.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, penanganan dan pencegahan perlu dilakukan agar banjir rob yang menghempas kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara seperti pekan lalu, tak kembali terulang.
“Saya berharap penanganan Banjir Rob menjadi prioritas utama, jangan sampai ada tanggul lagi yang jebol ataupun bocor. Segera mungkin SDA menangani pembuatan tanggul. Apalagi ada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, saat ini pekerjaan bisa dikerjakan dan pembayaran dilakukan tahun berikutnya,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6).
Agar pekerjaan perbaikan berlangsung efektif, Ida meminta Dinas SDA DKI segera berkoordinasi dengan PT Intiland Development Tbk selaku pihak pengembang yang bertanggung jawab atas rusaknya tanggul yang menyebabkan Banjir Rob di kawasan pantai utara tersebut.
“Tadi sudah disampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab pengembang jangan bebankan ke warga terdampak. Kalau ini tidak ditangani ini membahayakan. Maka Dinas SDA segera lakukan koordinasi dengan PT Intiland,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini mengatakan akan segera menindaklanjuti usulan Komisi D untuk berkoordinasi dengan pihak pengembang agar segera merampungkan tanggul bocor secepatnya secara permanen.
“Kami sudah minta secepatnya, nanti kita koordinasikan lagi. Paling tidak, dengan adanya kesiapan tanggul yang diperbaiki pihak pengembang, dapat meminimalisir ketakutan warga akan pasangnya air laut yang bisa datang tiba-tiba,” tuturnya.
Juaini pun mengaku telah membantu penambalan tanggul bocor sementara dengan cara menambal menggunakan batu kali dan pasir.
“Kemarin penanganan sementara itu kita bantuin supaya imbasnya tidak semakin meluas. Rencananya akan kami rapatkan lagi untuk mendapat solusi terbaik,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)