Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga mengkaji dengan matang rencana pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar dalam rancangan APBD tahun 2023. Pembangunan trotoar diharapkan sesuai peruntukan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan, kajian mendalam tentang pembangunan trotoar perlu dilakukan agar tidak menyebabkan kemacetan. Pasalnya ia menilai, banyak pembangunan pelebaran trotoar di Jakarta justru mengurangi volume jalan.
“Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/11).
Ida menyampaikan, anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar itu, akan digunakan Dinas Bina Marga untuk menunjang sejumlah kawasan transportasi terintegerasi. Dengan demikian, Komisi D mengingatkan pasca pembangunan Dinas Bina Marga dapt menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI untuk melakukan pengawasan.
“Ini salah satu rekomendasi Komisi D agar Bina Marga harus kerjasama dengan Satpol PP untuk menertipkan itu semua, jadi kembalikan trotoar ke fungsi awal. Akan saya sampaikan saat rapat Banggar nanti,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho merinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan trotor di Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, Kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Mangga Dua Raya, Daan Mogot, dan Mas Mansyur segmen utara.
Ia pun menyepakati tujuan pembangunan trotoar ini membuat nyaman para pengguna transportasi umum menuju halte TransJakarta, halte pengumpan JakLingko, stasiun MRT, BRT, maupun LRT.
“Jadi trotoar ini relefansinya itu untuk akses mobilitas menuju angkutan umum, terutama untuk ke halte TJ. Jadi untuk memberikan kenyamanan masyarakat ke angkutan umum. Justru ini yang mendukung tidak terjadi kemacetan, kalau kita gak bangun itu orang gak berani menggunakan angkutan umum,” tandasnya. (DDJP/gie)