Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan momentum untuk memperbaiki sinergitas kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengungkapkan, sejauh ini pelaksanaan program pembangunan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya kerap tumpang tindih. Akibatnya banyak program pembangunan yang baru justru terkesan merusak program yang terdahulu.
“Jadi jangan lagi terjadi sudah dibangun jalan oleh satu SKPD lalu karena belum ada ini dan itu, digali lagi di jalan yang baru dibangun. Ini kesempatan yang baik bagi Bappeda untuk mengintegrasikan untuk melihat semua kegiatan secara keseluruhan lintas SKPD,” ujarnya saat rapat pembahasan RKPD tahun 2024 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/2).
Dia mencontohkan kegiatan penanganan banjir di satu wilayah tidak berjalan sempurna justru karena beririsan dengan urusan dinas lain.
“Momentumnya adalah sekarang untuk mengintegrasikan semua kegiatan. Saling mendukung. Jadi, katakanlah apa yang sedang dicanangkan Dinas Tata Air di satu wilayah semua SKPD lain juga melakukan kegiatan pembangunan yang lain disana. Sehingga terintegrasi semuanya,” katanya
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah berharap usulan yang datang dari anggota Komisi D dapat diakomodir. Tetapi, di sisi lain, dia juga meminta Bappeda untuk berani menyampaikan penolakan andai usulan program dari Komisi D tidak masuk prioritas kerja tahun 2024.
“Harapannya bisa terakomodir dengan baik. Jangan menjanjikan semua hasil reses masuk dalam RKPD tahun 2024 karena saya yakin dari semua hasil reses tentunya tidak bisa terakomodir semuanya dalam RKPD 2024. Jadi harus bisa disinkronkan betul hasil reses untuk persiapan di 2024. Dan tidak perlu takut untuk menyampaikan mana yang tidak bisa diakomodir mana yang bisa. Kalau tidak bisa disampaikan kenapa,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Pelaksana Harian (Plh) bidang Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Deftrianov menjelaskan, selama beberapa tahun belakangan ini, Bappeda DKI Jakarta selalu mendorong agar ada sinkronisasi program antar SKPD.
“Terkait masalah sinkronisasi program, pada prinsipnya itu sudah kita jalankan. Jadi sejak tahap awal sebelum penginputan sekalipun oleh SKPD itu termasuk salah satu point penting yang kita tekankan. Jadi misalnya (Dinas) Bina Marga mau mengadakan tanah untuk pembangunan jalan, tapi, manakala ada akses perlintasan untuk ke hunian yang membutuhkan tanah, itu kita dorong SKPD lain untuk support itu,” terangnya. (DDJP/bad)