Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, rapat tersebut digelar untuk mendalami kembali pagu anggaran pada program Kegiatan Strategis Daerah (KSD) di tahun 2020 untuk selanjutnya direkomendasikan ke Badan Anggaran (Banggar).
“Rapat ini digelar karena ada beberapa item yang perlu pendalaman, seperti item kegiatan di Dinas Lingkungan hidup soal pengadaan saringan sampah. Setelah kita mintai penjelasan dan ternyata dibutuhkan, hari ini kite setujui,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Meski demikian, pihaknya tetap mendorong agar masing-masing SKPD bidang teknis pembangunan kembali merasionalisasi sejumlah proyeksi perencanaan mata kegiatan anggaran infrastuktur bidang. Semisal, proyeksi anggaran kegiatan Revitalisasi Trotoar sebesar Rp1,2 Triliun yang diusulkan Dinas Bina Marga perlu dioptimalkan untuk kebutuhan Suku Dinas (Sudin) di masing-masing wilayah.
“Jangan sesuatu program yang sudah dibuat, tapi tidak tahu buat apa dan jangan sampai buat suatu program tapi malah dibongkar lagi,” terangnya.
Dengan demikian, Ida memastikan hasil finalisasi pembahasan proyeksi anggaran yang dituangkan kedalam KUA-PPAS antar SKPD mitra pembangunan akan dikompilasikan dan disampaikan kedalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Tentu ini akan menjadi catatan-catatan kita ke Banggar (Badan Anggaran), apakah akan kita kurangi atau kita utuhkan (usulan) itu, akan ada semua catatan nya ke Banggar,” ungkap Ida.
Di lokasi yang sama, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal memastikan bahwa jajaran SKPD bidang pembangunan telah optimal menyusun kegiatan prioritas dalam rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2020.
“Karena kita menyelesaikan isu-isu yang kemarin belum putus. Secara keseluruhan enam Dinas Teknis dan satu biro (pembahasan) itu sudah selesai, cuman diantara tujuh SKPD itu, lima masih perlu pendalaman di beberapa kegiatan,” terangnya.
Dengan demikian, Yusmada juga memastikan akan memperhatikan berbagai macam catatan dari Komisi D DPRD DKI Jakarta. Seperti, perencanaan kegiatan pembuatan jalan dan trotoar secara lengkap (Complete Street) Dinas Bina Marga, Perencanaan kegiatan paket saringan sampah di hulu Sungai Ciliwung Dinas Lingkungan Hidup (LH), dan perencanaan pengadaan bibit tanaman hijau oleh Dinas Kehutanan.
Kemudian proyeksi perencanaan jangka panjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur untuk 30 tahun mendatang melalui program kerja sama Dinas Sumber Daya air (SDA) dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), serta perencanaan program kegiatan penataan kawasan kumuh melalui metode Community Action Plan (CAP) yang diusulkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
“Mudah-mudahan kami harap pembahasan ini bisa segera selesai,” tandas Yusmada. (DDJP/alw/oki)