Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) menambah instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di tiga pulau Kabupaten Kepulauan Seribu.
Anggota Komisi D DPRD DKI Neneng Hasanah menilai, upaya pemerintah sudah tepat untuk menjawab masalah krisis air yang dialami warga selama ini. Apalagi pembangunan SWRO selalu mengalami kendala dalam lelang pelaksnaan kegiatan di Dinas Sumber Daya Air (SDA).
“Kami dukung penambahan SWRO untuk warga Kepulauan Seribu bisa dilaksanakan tahun ini (2019),” ujarnya, Kamis (14/3).
Neneng menyampaikan, warga Kepulauan Seribu hingga saat ini masih bergantung dengan pulau-pulau penyangga sekitarnya untuk mendapatkan air bersih. Beberapa diantaranya Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Payung.
“Karena mereka (warga) sulit membeli air bersih karena harus ke pulau-pulau lain. Padahal mereka punya hak untuk merasakan pembangunan dari Jakarta ini,” ungkap Neneng.
Pemprov DKI melalui Dinas SDA DKI Jakarta baru merealisasikan pembangunan tiga instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) di Kabupaten Kepulauan Seribu pada tahun 2019. Tiga unit IPA SWRO tersebut akan dibangun di Pulau Tidung, Pulau Lancang, serta satu lokasi di Pulau Kelapa dengan cakupan distribusi hingga Pulau Harapan.
Dinas SDA DKI Jakarta menaksir kecepatan debit air untuk IPA SWRO di Pulau Lancang berkapasitas 1,5 liter per detik, Pulau Tidung 3 liter per detik, dan di Pulau Kelapa berkapasitas lima liter per detik.
Tak hanya itu, Dinas SDA juga akan melakukan peningkatan cakupan jaringan IPA di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang yang sudah selesai dibangun pada tahun lalu. Untuk pembangunan tiga unit IPA SWRO dan peningkatan jaringan di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang dianggarkan sebesar Rp70 miliar menggunakan APBD DKI 2019.
Komisi D, lanjut Neneng, mendorong Dinas SDA dapat mengerjakan instalasi SWRO Kepulauan Seribu secara masif dan berkelanjutan. Sehingga, pemenuhan atas kebutuhan air bersih layak konsumsi tepat guna segera dirasakan warga Kepulauan Seribu di 2019.
“Jangan hanya semangat di awal saja tapi tidak dilanjutkan ditengah pembangunan, karena memang itu yang terjadi selama ini. Harus direalisasikan,” tandas Neneng. (DDJP/alw)