Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengoptimalkan perawatan situ dan embung sebagai salah satu kantong-kantong air pengendali banjir di Ibukota.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, dari banjir yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu tampak lumpur di pemukiman warga terdampak banjir. Ia memperkirakan, lumpur-lumpur tersebut berasal dari situ dan embung yang mengalami pendangkalan oleh sedimen atau lumpur.
Dengan demikian Justin berharap Dinas SDA segera menginventarisir sekaligus melakukan kegiatan fisik pengerukan waduk situ embung yang saat ini mengalami pendangkalan. Menurutnya, cara tersebut sejauh ini seyogyanya bisa menjadi solusi alternatif dengan mengoptimalkan waduk situ embung yang telah ada sebagai tindakan preventif pengendalian banjir.
“Karena soal waduk situ embung ini juga masih ada diskusi dengan pemerintah pusat (PUPR), tapi saya kira itu tak mengahalangi niat kita untuk mengendalikan banjir. Makanya kami minta Dinas SDA sementara ini optimalkan saja (waduk situ embung) yang sudah ada, jadi ketika mengalami curah hujan dalam skala yang tinggi, daya tampung air yang seharusnya bisa ditampung secara benar,” ujarnya, Jumat (10/1).
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Judistira Hermawan mengatakan, upaya penanganan banjir perlu dilakukan lintas SKPD. Ia menilai faktor penyebab banjir dapat dibagi menjadi dua. Pertama karena tidak mumupuninya saluran air dari hulu ke hilir dan penumpukan sampah yang terjadi.
“Jadi memang penyebab klasiknya ada dua, saluran yang menyempit atau ada penumpukan sampah di dalam saluran itu, saya fikir ini perlu menjadi perhatian Dinas SDA dan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana juga caranya mengatasi banjir, karena saya pantau banjir di pusat kota dan pemukiman itu hanya terjadi selama 2 sampai 3 jam lalu surut kembali,” ujarnya.
Dengan demikian, Judistira meminta agar kedua SKPD teknis bidang seperti Dinas SDA dan Dinas Lingkungan Hidup terus mengoptimalkan kinerja masing-masing bidang. Termasuk, memperhatikan saran dan masukan secara berkala dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ataupun lembaga-lembaga setingkat yang bernaung dibawah Pemerintah Pusat perihal pergerakan intensitas curah hujan dan pergerakan iklim yang dinamis.
“Jadi apa yang telah dikoordinasikan, paling tidak yang sudah diidentifikasikan dikerjakan dalam penanggulan banjir bisa ditangani secara cepat dan juga cermat,” tandas Judistira. (DDJP/alw/oki)